Puan: PDIP Bisa Berkomunikasi dengan JK Soal Cawapres Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani saat foto bersama dengan volunteer Asian Games 2018 di Wisma Atlet Kemayoran, Jalan Sunter Jaya 1, Jakarta Utara, Ahad, 4 Februari 2018. Tempo/M. Yusuf Manurung

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani saat foto bersama dengan volunteer Asian Games 2018 di Wisma Atlet Kemayoran, Jalan Sunter Jaya 1, Jakarta Utara, Ahad, 4 Februari 2018. Tempo/M. Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIPPuan Maharani, mengatakan, setelah partainya menetapkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2019, kini diperlukan komunikasi politik untuk mencari calon wakil presiden. Menurut Puan, komunikasi dengan Jusuf Kalla untuk memberi usulan nama calon wakil presiden masih diperlukan.

    "Itu hal yang baik menurut saya," katanya seusai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Bali, Minggu, 25 Februari 2018.

    Baca juga: Alasan PDIP Belum Bahas Cawapres Jokowi

    Menurut Puan, hal tersebut dianggap baik karena saat ini Jusuf Kalla masih menjadi wakil presiden Jokowi. "Kami bicara dengan Pak Jusuf Kalla (JK) informal dan formal. Saya kira itu enggak masalah," ujarnya.

    Ia tidak menampik kemungkinan Jusuf Kalla berpartisipasi sebagai tim pengkaji untuk mengusulkan calon wakil presiden pendamping Jokowi saat pencalonan. "Bisa saja," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

    Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihak partainya terus menjaring nama calon wakil presiden untuk Jokowi. "Akan diumumkan dalam momentum yang tepat," katanya.

    Baca juga: Gelar Rakernas, PDIP Tak Bahas Cawapres Pendamping Jokowi

    PDIP, menurut dia, saat ini memerlukan waktu untuk kontemplasi guna memutuskan beberapa nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi. "Semua nama yang beredar (adalah) aspirasi yang akan didengarkan oleh PDIP," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.