Kata Bambang Soesatyo Soal Penentangan UU MD3

Reporter

Editor

Juli Hantoro

(kiri-kanan) Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yunanhar Ilyas, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua MUI Maruf Amin, dan anggota DPR RI Asrul Sani saat melakukan pertemuan dengan DPR RI dengan MUI di Kantor MUI, Jakarta, 6 Februari 2018. Pertemuan itu membahas sejumlah isu menyangkut RUU KUHP khususnya mengenai yang berkaitan dengan larangan agama Islam diantaranya LGBT, penistaan agama dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perzinahan. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan mekanisme pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi Undang-Undang MD3 sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku.

"Mekanisme pengesahan UU MD3 di DPR sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku, sebelum disahkan di Rapat Paripurna DPR juga sudah melalui proses pembahasan bersama dengan Pemerintah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Menurut dia apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berhak menentukan suatu UU bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Imbau Tak Pilih Parpol yang Setuju UU MD3

Selain itu dia menjelaskan bahwa Pasal 245 dalam UU MD3 terkait pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan putusan MK sebab hanya penambahan frasa mempertimbangkan, bukan mengizinkan.

"Lalu mengenai Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, hal tersebut adalah wajar mengingat di beberapa negara ada pasal sejenis yaitu untuk menjaga kewibawaan Lembaga Negara seperti di peradilan atau 'contempt of court' dan di DPR RI atau 'contempt of parliament'," ujarnya.

Bambang menjelaskan Pasal 73 mengenai pemanggilan paksa, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teknik perundang-undangan, jika dalam ketentuan pasal yang terkait ada kata-kata "wajib", maka konsekuensinya adalah harus ada sanksi agar pasal tersebut dipatuhi.

Menurut dia, mengenai kata penyanderaan tersebut, sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemenuhan pemanggilan.

Dia juga menegaskan bahwa bahwa setiap profesi harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anggota Dewan.

"Perlindungan ini juga telah dimiliki oleh wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yaitu dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipanggil oleh polisi, tetapi dapat dipanggil oleh Dewan Pers," katanya.

Bambang menilai, hak imunitas juga telah dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Baca juga: Yasonna H Laoly: Yang Tak Setuju UU MD3 Silakan Bawa ke MK

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi "walk out" dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.

"Apakah perubahan kedua tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui menjadi Undang-Undang," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju lalu dilakukan ketuk palu sebagai tanda disetujuinnya perubahan kedua UU MD3 tersebut.






Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

7 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

8 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

9 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

2 hari lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

3 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Bamsoet Dukung Pelaksanaan Wingday IV Honda Tiger Club Indonesia

3 hari lalu

Bamsoet Dukung Pelaksanaan Wingday IV Honda Tiger Club Indonesia

Wingday IV akan berlangsung di Lombok, NBT pada awal Desember mendatang. Diperkirakan 1.000 perwakilan dari 269 klub akan datang.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

4 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

4 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

4 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.