Yasonna H Laoly: Yang Tak Setuju UU MD3 Silakan Bawa ke MK

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kiri) memberi dokumen pengesahan kepada menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat rapat paripurna pembahasan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) di Senayan, Jakarta, 12 Februari 2018. Panitia kerja (Panja) Revisi UU MD3 dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM sepakat menambah 1 kursi pimpinan DPR, 3 di MPR dan 1 di DPD. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly membuka ruang bagi pihak-pihak yang tak menyetujui pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Yassona itu menyikapi Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mengesahkan Rancangan Udang-Undang MD3 menjadi undang-undang, Senin, 12 Februari 2018.

"Kalau enggak setuju, boleh saja. Kalau merasa itu melanggar hak, ada MK. Enggak apa-apa biar berjalan saja," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca: RUU MD3 Disahkan, Dua Fraksi DPR Walk Out

Dalam pengesahan tersebut Fraksi NasDem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memilih walkout dari ruang rapat paripurna. Mereka beralasan pengesahan ini terburu-buru dan sarat dengan kepentingan pragmatis kelompok tertentu di parlemen.

Politikus PPP Arsul Sani mempersoalkan pengisian tambahan kursi pimpinan MPR. Ia menilai pengisian kursi pimpinan MPR harus melibatkan lembaga DPD. "Kita mengetahui di MPR tidak hanya fraksi yang sama di DPR tapi ada unsur DPD," ujar dia.

Simak: Pasal Imunitas Jadi Alasan NasDem Walkout dari Paripurna RUU MD3

Arsul juga menilai pengesahan menjadi undang-undang berpotensi melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 tentang cara pengisian tambahan pimpinan MPR. "MK selaku penafsir tunggal konstitusi kata 'ditetapkan' harus dilekatkan dengan kata 'dipilih'. Konstitusi kita telah menetapkan dengan pemilihan," katanya.

Namun Yasonna menganggap perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU MD3 tersebut wajar-wajar saja. "Itu tergantung perspektif masing-masing, sah-sah saja. Bukan sekali ini undang-undang berbeda pendapat. Nanti ada gilirannya, ada yang menguji silakan saja," ujarnya.






Jadi Duta Kekayaan Intelektual, Farel Bisa Inspirasi Para pelajar

37 hari lalu

Jadi Duta Kekayaan Intelektual, Farel Bisa Inspirasi Para pelajar

Diharapkan menjadi inspirasi para pelajar untuk menghormati, menghargai budaya tradisional


Lagu di YouTube Bisa Jadi Jaminan Pinjaman Bank, Yasonna H Laoly Jelaskan Syaratnya

21 Juli 2022

Lagu di YouTube Bisa Jadi Jaminan Pinjaman Bank, Yasonna H Laoly Jelaskan Syaratnya

Yasonna H Laoly mengatakan, pemerintah berupaya melindungi hak kekayaan intelektual para pencipta karya seni ketika menggadaikan karya seninya.


Ribut MS Glow Vs PStore Glow Dipantau Yasonna Laoly: Jangan Abaikan Kekayaan Intelektual

21 Juli 2022

Ribut MS Glow Vs PStore Glow Dipantau Yasonna Laoly: Jangan Abaikan Kekayaan Intelektual

Perseteruan pemilik merek dagang PStore Glow, Putra Siregar dan pasangan selebritas Shandy Purnamasari- Gilang Widya Pramana atau Juragan 99, pemilik brand MS Glow, ikut dipantau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.


Yasonna Ajak DIY dan Jateng Gali Potensi Kekayaan Intelektual

21 Juli 2022

Yasonna Ajak DIY dan Jateng Gali Potensi Kekayaan Intelektual

Peraturan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia telah diteken Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif


Yasonna Serahkan Instrumen Aksesi Traktat Budapest

13 Juli 2022

Yasonna Serahkan Instrumen Aksesi Traktat Budapest

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyerahkan instrumen aksesi Traktat Budapest kepada Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia


Menkumham Yasonna Ikut Diskusi Meja Bundar di Swiss

13 Juli 2022

Menkumham Yasonna Ikut Diskusi Meja Bundar di Swiss

Indonesia telah melakukan reformasi regulasi untuk mendukung pemulihan ekonomi global.


Kolaborasi KI dan Administrasi Hukum Umum Mudahkan UMK Berbisnis

15 Juni 2022

Kolaborasi KI dan Administrasi Hukum Umum Mudahkan UMK Berbisnis

Pelaku UMKM yang mendaftar KI akan lebih mudah membentuk perseroan perseorangan.


Menkumham Jabarkan Program Prioritas DJKI 2023 pada DPR

6 Juni 2022

Menkumham Jabarkan Program Prioritas DJKI 2023 pada DPR

Program DJKI yang sedang dijalankan antara lain Penyusunan Kurikulum IP Academy, Pengembangan platform OPERA Kekayaan Intelektual, Mobile IP Clinic seluruh wilayah Indonesia, RUKI, serta IP Marketplace.


Menkumham Luncurkan IP Market Place dan Logo Baru Indikasi Geografis

28 April 2022

Menkumham Luncurkan IP Market Place dan Logo Baru Indikasi Geografis

DJKI akan membantu promosi kekayaan intelektual melalui IP Marketplace.


Penyair Taufiq Ismail Raih Penghargaan Lifetime Achievement

28 April 2022

Penyair Taufiq Ismail Raih Penghargaan Lifetime Achievement

Taufiq Ismail adalah penyair senior yang menghasilkan banyak karya lebih dari enam puluh tahun.