Tunggu Nomor, Pukat UGM Akan Ajukan Uji Materiil UU MD3

Reporter

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kiri) memberi dokumen pengesahan kepada menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat rapat paripurna pembahasan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) di Senayan, Jakarta, 12 Februari 2018. Panitia kerja (Panja) Revisi UU MD3 dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM sepakat menambah 1 kursi pimpinan DPR, 3 di MPR dan 1 di DPD. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada akan menggugat Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi. "Tapi tunggu ada nomor (undang-undangnya) dulu. Karena memang belum ada nomornya kan," kata peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim, saat dihubungi Tempo, Selasa, 13 Februari 2018.

Hifdil mengungkapkan sejumlah pasal dalam UU MD3 itu krusial dan berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya mengenai hak imunitas DPR pada Pasal 122 huruf k. "DPR merasa tidak bisa dikritik," katanya.

Baca:
Yasonna H Laoly: Yang Tak Setuju UU MD3 ...
Walk Out di Paripurna, NasDem: RUU MD3 ...

Menurut Hifdzil, masyarakat sipil selama ini selalu memberi masukan untuk DPR. Namun, masukan itu dianggap sebagai pelecehan oleh anggota Dewan. Padahal, kata Hifdzil, hal yang dikritik masyarakat adalah yang berhubungan dengan jabatan mereka, bukan perorangan. Ketika menjadi penyelenggara negara, mereka tidak bisa menutup diri dari kritik. “Karena mereka menggunakan pajak rakyat untuk membiayai kerja-kerja mereka."

Pasal lainnya adalah 73 UU MD3 yang membolehkan DPR memanggil paksa setiap orang dengan bantuan aparat kepolisian, setelah pemanggilan sebelumnya gagal. Hifdzil menduga, pasal itu berkaitan dengan pimpinan KPK yang tidak hadir ketika diminta DPR terkait hak angket.

Baca juga:
Pasal Imunitas Jadi Alasan NasDem Walkout ...
NasDem dan PPP Menuding Pembahasan ...

Menurut Hifdzil, kepolisian memang bisa melakukan tindakan itu. Tetapi, ia meminta Dewan memahami bahwa tindakan polisionil itu ada parameternya. "Tidak bisa jika DPR tidak suka pada orang, lalu bisa menggunakan itu untuk memaksa kepolisian memanggil orang-orang yang dianggap berseberangan dengan DPR," kata dia.






Kuasa Hukum Ade Armando Somasi Eddy Soeparno, MKD: DPR Punya Hak Imunitas

18 April 2022

Kuasa Hukum Ade Armando Somasi Eddy Soeparno, MKD: DPR Punya Hak Imunitas

Mahkamah Kehormatan Dewan menanggapi somasi pengacara Ade Armando kepada Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno.


Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

5 Februari 2022

Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

Polisi meminta pihak-pihak yang dirugikan oleh Arteria Dahlan melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI


DPR Didorong Masukan RUU Perlindungan PRT dalam Sidang Paripurna 2021

21 November 2021

DPR Didorong Masukan RUU Perlindungan PRT dalam Sidang Paripurna 2021

Koalisi berharap Puan Maharani sebagai Ketua DPR perempuan pertama bisa menunjukkan niatan baik mengesahkan RUU Perlindungan PRT.


Demokrat Kritik Balik Arteria Dahlan: Mengidap Sindrom Lupa yang Akut

5 Agustus 2021

Demokrat Kritik Balik Arteria Dahlan: Mengidap Sindrom Lupa yang Akut

Koordinator juru bicara Demokrat ini juga menilai Arteria mengidap sindrom lupa terhadap Undang-Undang MD3.


DPR Punya Banyak Alat Kelengkapan, Ini Tugas dan Fungsinya

30 Oktober 2019

DPR Punya Banyak Alat Kelengkapan, Ini Tugas dan Fungsinya

Salah satu alat kelengkapan DPR adalah Badan Legislasi yang tugasnya menyusun rancangan program legislasi nasional dalam satu tahun dan lima tahun.


Soal Ketua MPR, PDIP: Kami Sudah Mengalah dengan Revisi UU MD3

3 Oktober 2019

Soal Ketua MPR, PDIP: Kami Sudah Mengalah dengan Revisi UU MD3

"Demi menghindari situasi the winner takes it all maka yang layak mendapatkan kursi ketua MPR adalah Gerindra," kata Dasco.


Lekas Sahkan UU, Pengamat: DPR Sarat Kepentingan, Menipu Rakyat

20 September 2019

Lekas Sahkan UU, Pengamat: DPR Sarat Kepentingan, Menipu Rakyat

DPR dinilain sengaja mengesahkan undang-undang di akhir jabatan secepat kilat sebagai bagian dari strategi menghindari protes dan tekanan rakyat.


Pemerintah Setujui Revisi UU MD3

16 September 2019

Pemerintah Setujui Revisi UU MD3

Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangannya tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD (UU MD3) pada sidang Paripurna DPR.


PSHK: Barter Revisi UU KPK dan UU MD3 Kejahatan Legislasi

16 September 2019

PSHK: Barter Revisi UU KPK dan UU MD3 Kejahatan Legislasi

PSHK menengarai ada barter revisi UU MD3, yang mengakomodir penambahan pimpinan MPR, dengan revisi UU KPK sehingga pembahasannya sangat cepat.


PSHK Ungkap Skenario Terburuk Revisi UU MD3

16 September 2019

PSHK Ungkap Skenario Terburuk Revisi UU MD3

Menurut PSHK penambahan jumlah pimpinan MPR lewat revisi UU MD3 bisa berujung pada perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen konstitusi.