Tunggu Nomor, Pukat UGM Akan Ajukan Uji Materiil UU MD3

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kiri) memberi dokumen pengesahan kepada menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat rapat paripurna pembahasan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) di Senayan, Jakarta, 12 Februari 2018. Panitia kerja (Panja) Revisi UU MD3 dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM sepakat menambah 1 kursi pimpinan DPR, 3 di MPR dan 1 di DPD. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kiri) memberi dokumen pengesahan kepada menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat rapat paripurna pembahasan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) di Senayan, Jakarta, 12 Februari 2018. Panitia kerja (Panja) Revisi UU MD3 dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM sepakat menambah 1 kursi pimpinan DPR, 3 di MPR dan 1 di DPD. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada akan menggugat Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi. "Tapi tunggu ada nomor (undang-undangnya) dulu. Karena memang belum ada nomornya kan," kata peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim, saat dihubungi Tempo, Selasa, 13 Februari 2018.

    Hifdil mengungkapkan sejumlah pasal dalam UU MD3 itu krusial dan berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya mengenai hak imunitas DPR pada Pasal 122 huruf k. "DPR merasa tidak bisa dikritik," katanya.

    Baca:
    Yasonna H Laoly: Yang Tak Setuju UU MD3 ...
    Walk Out di Paripurna, NasDem: RUU MD3 ...

    Menurut Hifdzil, masyarakat sipil selama ini selalu memberi masukan untuk DPR. Namun, masukan itu dianggap sebagai pelecehan oleh anggota Dewan. Padahal, kata Hifdzil, hal yang dikritik masyarakat adalah yang berhubungan dengan jabatan mereka, bukan perorangan. Ketika menjadi penyelenggara negara, mereka tidak bisa menutup diri dari kritik. “Karena mereka menggunakan pajak rakyat untuk membiayai kerja-kerja mereka."

    Pasal lainnya adalah 73 UU MD3 yang membolehkan DPR memanggil paksa setiap orang dengan bantuan aparat kepolisian, setelah pemanggilan sebelumnya gagal. Hifdzil menduga, pasal itu berkaitan dengan pimpinan KPK yang tidak hadir ketika diminta DPR terkait hak angket.

    Baca juga:
    Pasal Imunitas Jadi Alasan NasDem Walkout ...
    NasDem dan PPP Menuding Pembahasan ...

    Menurut Hifdzil, kepolisian memang bisa melakukan tindakan itu. Tetapi, ia meminta Dewan memahami bahwa tindakan polisionil itu ada parameternya. "Tidak bisa jika DPR tidak suka pada orang, lalu bisa menggunakan itu untuk memaksa kepolisian memanggil orang-orang yang dianggap berseberangan dengan DPR," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.