Muhaimin Jadi Wakil Ketua MPR, Batu Loncatan untuk Cawapres

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama tamu undangan Muhaimin Iskandar turun dari Skytrain sebelum peresmian pengoperasian kereta bandara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 2 Januari 2018. Jokowi dijaga oleh sejumlah paspampres yang mengenakan pakaian kasual. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

    Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama tamu undangan Muhaimin Iskandar turun dari Skytrain sebelum peresmian pengoperasian kereta bandara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 2 Januari 2018. Jokowi dijaga oleh sejumlah paspampres yang mengenakan pakaian kasual. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy, mengatakan jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin jadi Wakil Ketua MPR, maka akan berdampak positif pada elektabilitasnya.

    "Saya kira ada ruang yang lebar bagi Cak Imin untuk mengungkapkan visi dia tentang bangsa ini," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Jumat, 9 Februari 2018.

    Baca juga: Pilpres 2019, Kelompok Ini Sudah Bergerilya Demi Jokowi -Muhaimin

    Lukman membenarkan jika pencalonan Muhaimin menjadi Wakil Ketua MPR sebagai batu loncatannya untuk menaikkan elektabilitas sebagai calon wakil presiden. "Ya, mudah-mudahan, kami berharapnya seperti itu ya," ucap dia.

    Pengusungan Muhaimin sebagai Wakil Ketua MPR berkaitan dengan diubahnya Undang-undang MPR, DPR, DPP, dan DPRD (MD3) saat ini. Di mana pemerintah dan DPR menyepakati menambah satu pimpinan DPR, tiga pimpinan MPR dan satu pimpinan DPD.

    Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg), Supratman Andi Agtas mengatakan pimpinan DPR bertambah satu. Posisi itu diberikan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang merupakan partai pemenang pemilu 2014.

    Baca juga: Pengamat: Elektabilitas Jokowi Meningkat jika Gandeng Muhaimin

    Selain itu penambahan kursi MPR juga diberikan kepada tiga partai. Yaitu PDIP, Partai Gerindra dan PKB. Kemudian, dalam revisi UU tersebut, kursi pimpinan DPD juga bertambah satu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.