Pasal Rawan di RKUHP, dari Penghinaan Presiden Hingga Korupsi

Revisi KUHP

TEMPO.CO, JakartaRancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dinilai masih belum layak untuk disahkan sebagai undang-undang. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan ada beberapa pasal dalam RKUHP yang masih kontroversial.

“Sepanjang yang saya tahu, impikasinya juga belum pernah dihitung secara betul," kata Bivitri di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2018.

Bivitri mengatakan, pasal yang paling kontroversial adalah pasal 263 ayat 1 soal penghinaan presiden. Menurut Bivitri, pasal itu berbahaya karena berpotensi multitafsir antara kritik dengan menghina. Ia mengatakan, pasal itu dapat menghalangi kebebasan berpendapat dan juga demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Masuk RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Terkait Pemilu

“Bisa saja ketika masyarakat atau mahasiswa sedang berdemonstrasi atau Aksi Kamisan, ada yang kepeleset mengkritik pemerintah.lalu dibungkam dan dipidanakan,” tutur Bivitri.

Pasal kesusilaan juga menurut Bivitri masih menjadi polemik. Ia mengatakan, pasal tersebut menunjukkan secara tidak langsung bahwa pemerintah tidak mengakui kenyataan adanya orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda soal asusila.

Orang-orang yang berbeda kepercayaannya itu, kata Bivitri, perlu diakomodasi pernikahannya. Menurut Bivitri, jika pasal itu seperti apa adanya sekarang, maka bisa saja berpotensi salah sasaran.

“Jangankan orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda. Orang-orang Islam yang konservatif, yang nikah siri, itu bisa kena,” ujarnya.

Bivitri mengatakan, pasal tentang makar juga perlu diteliti lebih lanjut rumusannya. Menurut Bivitri, jika perumusan RKUHP tidak dilakukan dengan hati-hati, maka dapat berbahaya karena KUHP adalah acuan hakim dan jaksa untuk memutuskan suatu hukuman.

Pasal soal korupsi dalam RKUHP juga menurut Bivitri perlu dikaji lagi. Menurut Bivitri, kasus korupsi dianggap sebagai pidana khusus, karena diatur dalam Undang-undang tersendiri. Jika aturan soal korupsi dipindahkan ke KUHP, kata Bivitri, menjadi mengkhawatirkan karena berpotensi melemahkan KPK.

Baca juga: RUU KUHP, Kenapa Pasal Zina dan Homoseksual Rentan Diskriminatif?

Bivitri memberikan contoh perkara korupsi oleh swasta. Menurut Bivitri, legislator sengaja menaruh pasal tersebut dalam RKUHP sehingga perkara itu tidak jadi wewenang KPK, melainkan wewenang polisi dan kejaksaan.

“Menurut saya, kejaksaan dan kepolisian itu masih jauh dari reformasi. Kita tahu jual beli perkara masih sering marak terjadi,” kata Bivitri.






Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

21 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

26 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

28 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

28 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.


Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

33 hari lalu

Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

Komisi Hukum DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah yang diajukan Dewan Pers terhadap RKUHP


Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

34 hari lalu

Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

Menko Polhukam Mahfud Md membuka acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Mid Plaza.


Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

34 hari lalu

Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

Aliansi Masyarakat menggelar protes di aca Kick Off Sosialisasi RKUHP


Mahfud Md Sebut RKUHP Relatif Siap untuk Segera Diundangkan

34 hari lalu

Mahfud Md Sebut RKUHP Relatif Siap untuk Segera Diundangkan

Mahfud Md mengatakan, sudah selama 59 tahun Indonesia terus membahas dan merancang RKUHP ini melalui tim yang silih berganti.


Dewan Pers Ingin Diikutsertakan Bahas RKUHP dalam RDPU di Komisi III

41 hari lalu

Dewan Pers Ingin Diikutsertakan Bahas RKUHP dalam RDPU di Komisi III

Arsul Sani berjanji akan berupaya agar Dewan Pers ikut dalam RDPU Komisi III saat membahas RKUHP.


Arsul Sani Minta Rapat DPR Bahas Reformulasi 14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers

41 hari lalu

Arsul Sani Minta Rapat DPR Bahas Reformulasi 14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers

TEMPO.CO, Jakarta - Arsul Sani, satu-satunya wakil FPPP di Komisi III DPR, menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari Dewan Pers pada Senin, 15 Agustus 2022.