Verifikasi Faktual Partai Hanura, KPU Merujuk SK Kemenkumham

Reporter

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tengah) didampingi Sekjen Partai Hanura Hari Lotung (ketiga kanan), Bendahara Umum Partai Hanura Zulnahar Usman (kedua kiri) dan sejumlah pendiri Partai Hanura memberikan keterangan kepada wartawan saat mendeklarasikan 21 DPD Partai Hanura di Jakarta, 21 Januari 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Partai Hanura yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait verifikasi faktual partai Hanura yang akan digelar di Gedung City Tower Thamrin, Jakarta, hari ini, Minggu, 28 Januari 2018.

"Kami mengacu kepada SK Kemenkumham," ujar ketua KPU Arief Budiman, di kantornya, Sabtu 27 Januari 2018.

Baca: LSI: Konflik Internal Berpotensi Lempar Hanura dari Parlemen

Belum lama ini, Partai Hanura mengalami konflik internal sehingga menimbulkan terjadinya dualisme kepengurusan. Hanura terbelah menjadi kubu Oesman Sapta Odang dan Sarifuddin Sudding.

Terkait konflik internal Partai Hanura, Arief mengatakan, apabila ada SK baru yang sudah dilegalisir oleh Kemenkumham maka KPU akan mengacu kepada yang baru.

Untuk verifikasi faktual partai tingkat pusat akan digelar pada 28-29 Januari 2018. Sedangkan, di tingkat kabupaten/kota akan digelar pada 30 Januari-1 Februari 2018. "Kami minta partai sudah siap disesuaikan dengan waktu yang telah disepakati," ujarnya.

Baca: Wiranto Akhirnya Sebut Ketua Umum Hanura yang Sah adalah Oso

Arief mengatakan verifikasi tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) akan dilakukan untuk membuktikan struktur kepengurusan inti yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Selanjutnya keterwakilan perempuan sekurang-kurang 30 persen itu akan dilihat dari SK Kementerian Hukum dan HAM. Verifikasi domisili yaitu kantor partai politik juga akan menjadi bagian dalam verifikasi faktual. "Apakah kantor ini benar dan bisa difungsikan hingga tahapan pemilu selesai," katanya.






Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

2 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

5 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

7 hari lalu

Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan sikap soal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. OSO sebut situasi politik membingungkan.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

9 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

14 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

14 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

15 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

17 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

18 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

18 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?