SBY: Meski Persaingan Keras, Pemilu Jangan Menghalalkan Segala Cara

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers terkait usulan Partai Demokrat terhadap revisi Perppu Ormas di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, 30 Oktober 2017. Tempo/Dias Prasongko

    Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers terkait usulan Partai Demokrat terhadap revisi Perppu Ormas di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, 30 Oktober 2017. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyoroti perihal moral dan etika politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019. SBY menyatakan meskipun persaingan keras, peserta pemilu tidak sepatutnya menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.

    Presiden ke-6 itu meminta semua pihak harus mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. “Tidak menghalalkan segala cara, apalagi yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan pemilu." SBY menyampaikan pidato politiknya di kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Januari 2018, dan pers rilis yang diterima Tempo.

    Baca:
    Alissa Wahid Cemaskan Sentimen Agama dalam Pilkada dan Pilpres
    Pemilih Loyal 30 Persen, Jokowi Belum Aman di...

    Meskipun persaingan bisa sangat keras, SBY mengingatkan harus selalu ada batasnya. "Tidak menghancurkan pesaing-pesaingnya dengan kekuatan uang besar-besaran." Untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, dia berharap, penyelenggara pilkada 2018 dan pemilu 2019 dapat menjaga integritas dan kualitas kinerjanya.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman menyatakan KPU beserta jajaran telah berkoordinasi dengan DKPP, Bawaslu, dan pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu jujur, adil, berintegritas, serta bermartabat. "Kami selalu berusaha untuk bertindak cepat, cermat, dan akuntabel," kata Arief saat ditemui Tempo di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Januari 2018.

    Baca juga:
    Pengamat Prediksi Bakal Ada 3 Poros Ini di...
    PDIP Siap Menghadapi Isu Agama di Pilkada...

    Sebelumnya, sejumlah pihak, di antaranya guru besar ilmu kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mengkhawatirkan pilkada 2018 bakal tercoreng maraknya ujaran kebencian dan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

    Menurut dia, ujaran kebencian dan isu SARA dapat dimanfaatkan sejumlah pihak sebagai salah satu model kampanye hitam untuk menyerang lawan politiknya. “Banyak pihak yang terkagum-kagum pada khasiat ujaran macam ini dalam memojokkan lawan,” kata Adrianus, 27 Desember 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.