Pemilih Loyal 30 Persen, Jokowi Belum Aman di Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kedua kanan) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan), Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kiri) berbicang disela-sela foto bersama dengan penerima Anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial Donor Darah Sukarela di Istana Bogor, 17 Desember 2017. ANTARA

    Presiden Jokowi (kedua kanan) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan), Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kiri) berbicang disela-sela foto bersama dengan penerima Anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial Donor Darah Sukarela di Istana Bogor, 17 Desember 2017. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif PolMark Indonesia Eep Saefullah Fatah mengatakan Presiden Joko Widodo belum "aman" dalam pemilihan presiden 2019 meski elektabilitasnya tinggi. Pasalnya, jumlah pemilih mantap Jokowi tidak mencapai angka 50 persen.

    Dalam survei yang dilakukan oleh PolMark Indonesia pada 13-25 November 2017, elektabilitas Jokowi ada di angka 50,2 persen, tetapi jumlah pemilih loyalnya hanya 30,5 persen.

    Baca: PolMark: Jokowi Ungguli Prabowo, Undecided Voters 35,7 Persen

    "Jadi untuk pihak Pak Jokowi, menurut saya, memang jangan cepat-cepat pesta disiapkan, yang harus disiapkan penguatan elektabilitasnya," katanya dalam konferensi pers di SCBD Sudirman, Jakarta, Senin, 18 Desember 2017.

    Sementara itu pesaing terdekat Jokowi, Prabowo Subianto elektabilitasnya ada di angka 22 persen. Jumlah pemilih mantapnya sangat terbatas, yaitu 9,9 persen.

    "Ini mengindikasikan dua hal sekaligus: Jokowi belum ada dalam "zona aman keterpilihan" dan pintu bagi kemungkinan munculnya kandidat alternatif masih terbuka," ujarnya.

    Eep menuturkan jumlah pemilih loyal Jokowi saat ini kalah dibandingkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat hendak mencalonkan kembali pada pilpres 2009. Saat itu, jumlah pemilih mantap SBY selaku calon inkumben mencapai 60 persen.

    Baca: PolMark: Kemiskinan Masih Jadi Masalah Selama 3 Tahun Jokowi-JK

    Menurut Eep, hal ini karena Jokowi hanya dianggap sukses dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, terkait program-program yang bersentuhan dengan hajat hidup, belum langsung dirasakan oleh masyarakat.

    Karena itu, kata Eep, Jokowi tidak bisa menjadikan kesuksesan mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai jaminan bakal terpilih kembali. "Buktikan kesuksesannya menerpa hajat hidup masyarakat langsung," tuturnya.

    Hal itu tergambar pula dalam hasil survei dari PolMark Indonesia. Sebanyak 51,8 persen publik setuju Presiden Jokowi sukses membangun infrastruktur. Namun, terkait kepuasan akan program kesejahteraan kesejahteraan, Presiden Jokowi mendapatkan nilai kecil.

    Tercatat masyarakat yang menganggap Jokowi sukses membuat kehidupan lebih sejahtera hanya 7,1 persen, layanan kesehatan lebih baik (6,3 persen), korupsi berkurang (6,2 persen), pendidikan terjangkau (4,2 persen), harga kebutuhan pokok terjangkau (2,7 persen), dan mudah mendapat pekerjaan (1,1 persen).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.