Jokowi Minta Panglima TNI Majukan Industri Pertahanan Negeri

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) menjamu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Bogor, 14 Desember 2017. Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, baru dilantik pekan lalu menjadi Panglima TNI yang baru. Tempo/Amirullah Suhada.

    Presiden Jokowi (kanan) menjamu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Bogor, 14 Desember 2017. Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, baru dilantik pekan lalu menjadi Panglima TNI yang baru. Tempo/Amirullah Suhada.

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo meminta kemandirian industri strategis untuk pertahanan negara terus ditingkatkan. Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Bogor pada Kamis, 14 Desember 2017.

    "Presiden menginginkan industri strategis ini terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," kata Hadi Tjahjanto. Tujuannya, menurut dia, agar kebutuhan pertahanan tidak bergantung pada industri dari luar negeri.

    Baca: Jokowi Makan Siang Bareng Pimpinan TNI, Bahas Soliditas TNI-Polri

    Dalam pertemuan tersebut, Hadi didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi. Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam di ruang keluarga gedung induk Istana Bogor. Pembicaraan Jokowi beserta petinggi TNI tersebut dilakukan sembari makan siang.

    Hadi mengatakan hasil industri strategis seperti yang dilakukan PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia sangat diperlukan untuk mendukung pertahanan. Penguatan di industri tersebut sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan TNI. "Harapannya adalah kemandirian industri strategis secara perlahan, sehingga kita tidak tergantung dengan industri-industri dari luar negeri," tuturnya.

    Baca: Pulang dari KTT OKI, Jokowi Undang Panglima dan Kastaf Angkatan

    Misalnya terkait dengan pembangunan galangan kapal. Galangan untuk membuat kapal besar, kata Hadi, sebaiknya dibangun di lokasi yang berbeda dengan galangan kapal untuk membuat kapal kecil. "Ada kapal-kapal yang mungkin lebih besar akan dibangun di mana, kalau lebih kecil, akan dibangun di mana," ujarnya. Praktik ini sama dengan industri kapal di negara lain.

    Hadi Tjahjanto mencontohkan PT PAL di Surabaya saat ini terbatas pada produksi kapal ringan. Karena itu, galangan kapal untuk membuat kapal yang lebih besar akan dibangun di tempat lain.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.