Pulang dari KTT OKI, Jokowi Undang Panglima dan Kastaf Angkatan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (dua dari kanan) menjamu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KASAD serta KSAL di Istana Bogor, 14 Desember 2017. Marsekal Hadi Tjahjanto menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Tempo/Amirullah Suhada.

    Presiden Jokowi (dua dari kanan) menjamu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KASAD serta KSAL di Istana Bogor, 14 Desember 2017. Marsekal Hadi Tjahjanto menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Tempo/Amirullah Suhada.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo  atau Jokowi mengundang Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke Istana Bogor, Kamis, 14 Desember 2017. Selain Hadi, Jokowi juga mengundang kepala staf angkatan.

    Undangan Jokowi pada Panglima TNI dan kepala staf angkatan dilakukan untuk ramah-tamah. Acara dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB.

    Baca juga: Soal Yerusalem, Jokowi Minta Negara OKI Satu Suara Bela Palestina

    Hadi ke Istana Bogor disertai Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi. Begitu tiba, mereka langsung menemui Jokowi yang telah menunggu di meja makan di ruang keluarga gedung induk Istana Bogor.

    Pertemuan Jokowi, Hadi Tjahjanto, dan kepala staf angkatan dilakukan sambil makan siang. Jokowi masih mengenakan jas berwarna biru dongker dan dasi merah. Pertemuan ini memang dilakukan setibanya Jokowi di Tanah Air dari kunjungan ke Istanbul, Turki, mengikuti KTT Luar Biasa OKI yang membicarakan isu Pelestina. Jokowi tiba di Jakarta sekitar pukul 13.00 dan langsung bergerak ke Istana Bogor.

    Di sisi lain, Hadi mengenakan pakaian loreng TNI. Sementara Ade dan Mulyono mengenakan pakaian dinas harian. Pertemuan dengan Jokowi berlangsung sekutar 1,5 jam.

    Baca juga: Hadi Tjahjanto Cerita Pertemuannya dengan Jokowi di Istana Bogor

    Hadi Tjahjanto mengatakan, isi pembicaraan dengan Jokowi membahas sejumlah hal. Diantaranya soal kesejahteraan prajurit di perbatasan, peningkatan industri strategis untuk pertahanan, maupun proses transisi di tubuh TNI seusai pergantian Panglima TNI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.