Wasekjen Golkar: Partai Perlu Hati-hati Pilih Ketua DPR

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) bersama Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di kantor Dewan Pengurus Pusat Golkar, Jakarta, 20 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya perlu berhati-hati dalam menentukan calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Partai pemenang pemilu legislatif 2014 ini, kata Ace, harus memilih calon yang pantas.

"Partai Golkar harus hati-hati menentukan siapa ketua DPR yang memiliki kepantasan," kata Ace di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Jalan AnggrekNeli Murni, Slipi, Jakarta pada Senin, 20 November 2017.

Baca: Nurdin Halid: Golkar Akan Tarik Setya Novanto dari Ketua DPR

Menurut Ace, Golkar harus mengedepankan figur yang bersih rekam jejaknya dan terbebas dari potensi masalah hukum. Ace berpendapat, figur ketua umum ini bertugas membenahi dan menjaga marwah DPR.

"Apa yang terjadi saat ini situasi di mana Pak Setya Novanto kena masalah hukum, kita harus jujur saja marwah DPR tercoreng, citranya sangat jelek," kata Ace.

Ace menambahkan, hati-hati dan mengedepankan figur ini juga perlu dilakukan mengingat Golkar memiliki catatan ihwal pergantian ketua DPR ini. Ketua DPR dari Partai Golkar Setya Novanto pernah mengundurkan diri dari jabatannya lantaran tersandung kasus "Papa Minta Saham".

Ketika itu, Setya digantikan oleh kader Golkar Ade Komaruddin. Namun, setelah Setya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, dia kembali menjadi Ketua Dewan menggantikan Ade.

Baca: Idrus Marham: Setya Novanto Ikhlas Soal Posisi di DPR dan Golkar

Setya kini ditahan oleh KPK karena diduga terlibat dalam perkara korupsi e-KTP. Posisinya sebagai Ketua DPR kini dibahas, baik oleh internal Golkar, pimpinan Dewan, maupun Mahkah Kehormaran DPR.

"Kita punya pengalaman sudah dua kali kami melakukan pergantian ketua DPR. Ini harus jadi pelajaran buat partai untuk memilih siapa calon ketua DPR yang memang tidak punya potensi masalah hukum," kata dia.






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

7 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

15 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

1 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

1 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

1 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

2 hari lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.


Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

2 hari lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.