Wasekjen Golkar: Partai Perlu Hati-hati Pilih Ketua DPR

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) bersama Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di kantor Dewan Pengurus Pusat  Golkar, Jakarta, 20 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

    Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) bersama Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di kantor Dewan Pengurus Pusat Golkar, Jakarta, 20 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya perlu berhati-hati dalam menentukan calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Partai pemenang pemilu legislatif 2014 ini, kata Ace, harus memilih calon yang pantas.

    "Partai Golkar harus hati-hati menentukan siapa ketua DPR yang memiliki kepantasan," kata Ace di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Jalan AnggrekNeli Murni, Slipi, Jakarta pada Senin, 20 November 2017.

    Baca: Nurdin Halid: Golkar Akan Tarik Setya Novanto dari Ketua DPR

    Menurut Ace, Golkar harus mengedepankan figur yang bersih rekam jejaknya dan terbebas dari potensi masalah hukum. Ace berpendapat, figur ketua umum ini bertugas membenahi dan menjaga marwah DPR.

    "Apa yang terjadi saat ini situasi di mana Pak Setya Novanto kena masalah hukum, kita harus jujur saja marwah DPR tercoreng, citranya sangat jelek," kata Ace.

    Ace menambahkan, hati-hati dan mengedepankan figur ini juga perlu dilakukan mengingat Golkar memiliki catatan ihwal pergantian ketua DPR ini. Ketua DPR dari Partai Golkar Setya Novanto pernah mengundurkan diri dari jabatannya lantaran tersandung kasus "Papa Minta Saham".

    Ketika itu, Setya digantikan oleh kader Golkar Ade Komaruddin. Namun, setelah Setya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, dia kembali menjadi Ketua Dewan menggantikan Ade.

    Baca: Idrus Marham: Setya Novanto Ikhlas Soal Posisi di DPR dan Golkar

    Setya kini ditahan oleh KPK karena diduga terlibat dalam perkara korupsi e-KTP. Posisinya sebagai Ketua DPR kini dibahas, baik oleh internal Golkar, pimpinan Dewan, maupun Mahkah Kehormaran DPR.

    "Kita punya pengalaman sudah dua kali kami melakukan pergantian ketua DPR. Ini harus jadi pelajaran buat partai untuk memilih siapa calon ketua DPR yang memang tidak punya potensi masalah hukum," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.