TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Badan Intelijen Negara (BIN) di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Agenda ini merupakan rapat perdana untuk periode ini sekaligus rapat pertama dengan Kepala BIN yang baru, Letjen TNI (Purn) M. Herindra.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan rapat tertutup Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN M. Herindra untuk membahas agenda program 100 hari kerja pertama dan persiapan gelaran Pilkada 2024 serentak. Namun, karena tertutup, pihaknya menegaskan banyak pembahasan yang tak bisa diungkapkan ke awak media.
“Rapatnya kan sifatnya tetap tutup, jadi memang ada banyak hal yang tidak bisa di-share,” kata Dave Laksono saat ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, seperti dikutip dari Antara.
Dave menjelaskan dalam rapat komisi bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini turut dibahas terkait peta kerawanan pada Pilkada 2024. Termasuk mitigasi-mitigasi apa saja yang harus dilakukan. Komisi I DPR RI juga disebutnya memberi dukungan kepada BIN untuk melaksanakan fungsinya.
“Kami bahas juga dan juga mitigasi-mitigasi apa saja yang harus dilakukan, itu juga sudah dibahas, sudah disampaikan, dan kami memberi dukungan kepada BIN untuk melaksanakan fungsinya,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini tak menampik rapat tersebut turut membahas kasus teranyar menyangkut judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Sesuai dengan batasan otoritas yurisdiksinya, dia menyebut BIN telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkomdigi terkait dengan kasus ini.
“Tapi kan ini lebih ke proses hukum sebenarnya ya, tapi BIN itu kan memiliki kapasitas untuk melakukan penelisikan tertentu, akan tapi semuanya lebih berat di kepolisian tentunya,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan salah satu topik pembahasan dalam rapat tersebut adalah pemetaan daerah yang berpotensi rawan terjadi konflik dan gangguan ketertiban umum dalam Pilkada 2024. Namun, pihaknya enggan menjelaskan daerah yang berpotensi tersebut.
“Tadi disampaikan peta-peta di berbagai daerah yang dianggap berpotensi ringan, sedang dan berat,” kata Muzani di kompleks gedung DPR, Senin, 4 November 2024.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI ini mengatakan pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama. Ia mengatakan lembaganya dan BIN akan memberikan dukungan untuk ikut menyukseskan pengamanan Pilkada.
“Kami mendorong agar support terhadap informasi intelijen supaya lebih baik lagi,” katanya.
Muzani melanjutkan, Kepala BIN Herindra juga akan berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya seperti Polri dan TNI dalam memastikan keamanan dari berbagai gangguan menjelang dan setelah Pilkada.
“Kepala BIN mengatakan bahwa sebagai intel negara, dia akan terus berkoordinasi dengan lembaga negara dan penegak hukum lainnya, seperti Polri dan TNI, supaya informasi intelijen akan aktif disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Sehingga sebagai garis depan, polisi dan dukungan TNI lebih tepat sasarannya,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus telah meminta BIN melakukan operasi intelijen secara terpadu. Operasi itu, kata dia, agar tercipta sistem peringatan dini terkait Pilkada serentak 27 November mendatang.
“Kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal,” ujar Lodewijk dalam rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Politikus Partai Golkar ini juga mewanti-wanti agar tidak terjadi konflik hingga selesainya perhelatan pilkada. Lodewijk berharap penyelenggara maupun stakeholder atau pemangku kebijakan yang berhubungan dengan pilkada benar-benar memonitor kondisi di lapangan.
Lodewijk pun menyoroti sejumlah daerah yang dinilai sebagai kawasan rawan menjelang pilkada. Dia kembali meminta setiap lembaga yang menangani pilkada sudah memetakan daerah-daerah rawan konflik menjelang hingga berakhirnya perhelatan pilkada.
Adapun Kemenko Polkam membagi kawasan yang dianggap rawan tersebut menjadi tiga kategori, yakni daerah rawan rendah, rawan sedang, dan rawan tinggi. Masing-masing daerah memiliki perhatian yang berbeda-beda tergantung tingkat kerawanannya.
Lodewijk menyebutkan, misalnya, di Papua ada empat provinsi yang masuk kategori daerah rawan tinggi. Menurut dia, empat provinsi tersebut masuk kategori rawan tinggi itu lantaran masih terdapat sejumlah masalah sosial. Salah satunya proyek food estate di Merauke yang sedang digeber pemerintah.
“Ini tentunya perlu didukung. Pilkada berjalan, proyek food estate juga berjalan, sehingga ke depan bisa berimbang,” kata Lodewijk.
Selain pengamanan menjelang pilkada, Lodewijk juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memonitor masalah lainnya, seperti partisipasi masyarakat di pilkada, pemberitaan media massa, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN), tentara, dan Polri. Seban, menurut Lodewijk, pilkada serentak 2024 menjadi program penting yang termasuk delapan program cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ada delapan program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” ujar dia.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | NANDITO PUTRA | NOVALI PANJI NUGROHO | ANNISA FEBIOLA
Pilihan Editor: DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan Saat Pilkada 2024
