TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Maman Abdurrahman mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para kadernya yang menjadi kepala daerah.
"Sekarang ada yang janggal, pasca Golkar masuk ke pansus dan e-KTP ini, masa ada OTT kepala daerah dari Golkar semua?", kata Maman di Jakarta pada Sabtu, 11 November 2017.
Baca: Gaya Kolega Setya Novanto di Sidang: Surat Sakit dan Aneka Lupa
Maman pun menyinggung keberadaan panitia khusus hak angket KPK. Menurut dia, pansus menempatkan KPK sebagai lembaga yang berhak untuk dikritik dan diawasi. Sebab, hal itu untuk membangun KPK ke arah yang lebih baik.
"Positioning Partai Golkar ini ingin memberikan kritik yang membangun. KPK ini bukan menempatkan diri sebagai institusi penegak hukum tapi penegak hukum yang ke LSM-LSM-an," kata Maman.
Baca: Khusus Soal Nasib Setya Novanto di Golkar, JK Ogah Komentar Lagi
Maman menilai upaya pansus hak angket dalam mengkritik KPK dianggap sebagai pelemahan merupakan logika berpikir sesat. "KPK juga harus sadar diri, disadari atau tidak KPK juga punya masalah," ujarnya.
Anggota DPR ini juga menegaskan KPK harus berhati-hati dalam menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kembali. "Kami Golkar menghormati proses hukum, tapi KPK harus mengedepankan kehati-hatian,” kata Maman.
