Minggu, 22 September 2019

Khusus Soal Nasib Setya Novanto di Golkar, JK Ogah Komentar Lagi

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wares, Jalan Medan Merdeka Utara, 26 Mei 2017. Tempo/Amirullah Suhada

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wares, Jalan Medan Merdeka Utara, 26 Mei 2017. Tempo/Amirullah Suhada

    JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan menanggapi nasib Setya Novanto sebagai Ketua DPR atau pun posisinya sebagai Ketua Umum Golkar setelah KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus E-KTP Lagi. Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Golkar itu tetap ogah berkomentar ketika ditanya, perlu atau tidaknya Setya Novanto dipertahankan di Golkar.

    "Loh, saya kan bukan pengurus Golkar lagi," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu, 11 November 2017.

    BACA:Fahri Hamzah Tuding Kasus Setya Novanto Terkait Pemilu 2019

    Sebagaimana telah diberitakan, Setya Novanto kembali dijadikan tersangka oleh KPK sejak penerbitan Surat Perintah Penyidikan pada 31 Oktober 2017 lalu. Adapun pengumuman resmi Setya sebagai tersangka baru dilakukan KPK kemarin malam, 10 November 2017.

    KPK, melalui Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, menyatakan bahwa KPK sudah memegang dua alat bukti permulaan yang cukup untuk kembali menetapkan Setya Sebagai tersangka. Dan, hal itu sudah dipastikan sejak gelar perkara yang digelar pada akhir Oktober 2017.

    Sebelum Setya ditetapkan kembali sebagai tersangka, banyak pihak yang menginginkan Setya lengser dari posisinya di Golkar. Bahkan, dari internal Golkar sendiri seperti Koordinator Bidang Polhukam Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys vokal mendukung Setya digantikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

    Adapun Jusuf Kalla sendiri, September lalu, sempat berkata bahwa Setya sepantasnya mundur dari Golkar. Kala itu, Setya masih berstatus tersangka untuk yang pertama kalinya, yang belum dihilangkan lewat mekanisme praperadilan.

    Jusuf Kalla melanjutkan bahwa dirinya menyerahkan urusan Setya Novanto ke KPK sepenuhnya. "Biasa saja, ini kan tugas KPK untuk memberantas korupsi. Kalau ada situasi begini, ya biar KPK yang mengatur," ujarnya mengakhiri.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.