Jokowi Pimpin Upacara Hari Pahlawan dan Beri Nama Pesawat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa-siswi SD Global Islamic Labschool mengikuti acara peringatan Hari Kartini di Depok, Jabar, 21 April 2017. Peringatan hari pahlawan emansipasi wanita itu juga menjadi ajang memperkenalkan keberagaman bangsa Indonesia seperti suku dan busana tradisional kepada generasi muda. ANTARA/Andika Wahyu

    Siswa-siswi SD Global Islamic Labschool mengikuti acara peringatan Hari Kartini di Depok, Jabar, 21 April 2017. Peringatan hari pahlawan emansipasi wanita itu juga menjadi ajang memperkenalkan keberagaman bangsa Indonesia seperti suku dan busana tradisional kepada generasi muda. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara ziarah nasional memperingati Hari Pahlawan 2017. Acara yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kalibata itu juga akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    "Pukul 08.10 upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2017," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam agenda presiden, Jumat, 10 November 2017.

    Baca: Menjelang Hari Pahlawan, RI Resmi Punya 173 ...

    Rangkaian acara upacara ziarah nasional di antaranya memberikan penghormatan pada para pahlawan, mengheningkan cipta, serta tabur bunga. Pantauan Tempo, peringatan hari pahlawan ini dihadiri anggota TNI-Polri, pejabat pemerintahan, serta veteran.

    Seusai memimpin peringatan Hari Pahlawan, Jokowi akan menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Di sini, Jokowi bakal meresmikan pemberian nama pesawat terbang N219 buatan PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan).

    Baca juga: Pesan Panglima TNI Jenderal Gatot di Hari ...

    Pesawat berkapasitas 19 penumpang ini telah melakukan uji terbang perdana di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, pertengahan Agustus lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.