Berapa Anggaran Densus Antikorupsi? Banggar DPR: Nol Rupiah

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri, Jenderal Tito Karnavian rapat kerja dengan Komisi III DPR  di Gedung DPR RI, Jakarta, 15 OKtober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. TEMPO/Amston Probel

    Kapolri, Jenderal Tito Karnavian rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, 15 OKtober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah memastikan tak ada anggaran untuk rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi Kepolisian RI. Alasannya, pemerintah tak pernah mengusulkannya dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. "Karena belum resmi dari pemerintah, maka belum ada anggarannya alias nol," kata Said di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

    Menurut Said, anggaran kementerian dan lembaga dalam RAPBN selalu dibahas Badan Anggaran pada Oktober dalam forum panitia kerja pemerintah pusat. Hasilnya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Rapat paripurna direncanakan digelar pada Rabu, 25 Oktober 2017.

    Baca: Densus Antikorupsi Polri Dinilai Menyalahi KUHAP

    Polri telah mengajukan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi. Anggaran itu dibutuhkan untuk membiayai pembentukan unit dan penyediaan sumber daya manusia.

    Saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR pada Kamis, 18 Oktober 2017, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian merinci kebutuhan anggaran itu. Di antaranya untuk belanja pegawai yang jumlahnya 3.560 personel sebesar Rp 786 miliar, belanja barang operasional penyelidikan dan penyidikan Rp 359 miliar, dan belanja modal Rp 1,55 triliun. "Termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan. Karena itu, setelah ditotal, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,6 triliun," ucap Tito.

    Baca juga: Soal Densus Tipikor, Eks Pimpinan KPK Minta Polri Pikir Ulang

    Meski begitu, pemerintah belum memastikan akan memenuhi permintaan anggaran untuk Densus Antikorupsi. Bahkan ada kemungkinan permintaan anggaran itu ditolak, karena anggaran tersebut belum pernah dibahas di DPR. Presiden Joko Widodo telah menyatakan baru akan membahas rencana pembentukan Densus Antikorupsi dalam rapat terbatas pada Selasa ini.

    Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.