Densus Antikorupsi Polri Dinilai Menyalahi KUHAP

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyerangan Novel Baswedan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyerangan Novel Baswedan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Antikorupsi dinilai menyalahi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, lembaga baru yang ingin didirikan Kepolisian RI tersebut memuat wewenang penuntutan terhadap perkara korupsi.

    "Secara teori hukum acara pidana juga tidak ada penuntutan di bawah kepolisian," kata Ketua Divisi Data Peradilan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Dio Ashar Wicaksana, di Jakarta, Minggu, 15 Oktober 2017.

    Baca juga: Saut: Densus Antikorupsi untuk Tangani yang Tak Tersentuh KPK

    Wacana pembentukan Densus Antikorupsi mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pada Selasa, 23 Mei lalu. Sejak itu, Korps Tri Brata menyusun kajian untuk merealisasikannya.

    Polri berencana merekrut 3.560 anggotanya untuk mengisi detasemen yang ditargetkan akan mulai bekerja pada 2018 tersebut. Tito pun mengajukan anggaran Rp 2,64 triliun, yang akan menjadi tambahan rencana bujet Polri tahun depan.

    Baca juga: Tanggapan Istana Soal Rencana Pembentukan Densus Antikorupsi

    Densus Antikorupsi juga akan dibentuk mirip seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya dengan menempatkan penyidik dan jaksa penuntut di bawah satu atap guna mempermudah koordinasi keduanya.

    MaPPI FHUI, kata Dio, sebenarnya mendukung pembentukan Densus Tipikor karena hal tersebut merupakan komitmen polisi untuk menangani korupsi lebih cepat dan baik. "Tapi, kalau disertai dengan penuntutan, kurang tepat, sudah ada di kejaksaan," ujarnya.

    Baca juga: ICW Anggap Densus Tipikor Bisa Bantu Tugas KPK

    Keberadaan jaksa penuntut di bawah kepolisian, Dio melanjutkan, juga bertentangan dengan prinsip kejaksaan. Ia mengatakan kejaksaan memiliki prinsip dominus litis, yaitu pengendali proses perkara dari tahap awal penyelidikan sampai pelaksana proses eksekusi suatu putusan. "Sehingga pengawasan terhadap penyelidikan menjadi tidak obyektif jika jaksa justru berada di bawah koordinasi polisi," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.