Anggap Pilpres 2024 Ada Kecurangan, Anies Sebut Legitimasi Calon Terpilih Bisa Diragukan

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Amirullah

Kamis, 21 Maret 2024 06:29 WIB

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Anies Baswedan buka suara usai Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan umum atau Pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 24,95 persen suara. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,58 persen, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 16,45 persen suara.

Anies menyebut, proses pemilihan presiden tak kalah penting dibanding hasil akhir. Dia mengatakan apabila dalam proses pemilihan sudah ternodai dengan penyimpangan dan kecurangan, akan menghasilkan rezim yang penuh ketidakadilan.

“Harus dipastikan proses itu terbuka, adil, jujur, bebas dari tekanan. Proses ternodai akan akan menghasilkan rezim yang output-nya nanti kebijakan yang penuh ketidakadilan,” kata Anies dalam tayangan Youtube di akun resminya yang Tempo pantau pada Rabu malam, 20 Maret 2024.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu beralasan proses pemilihan yang jujur dan terbuka itu untuk memastikan suara masyarakat memenuhi syarat dan bisa dihormati. Selain untuk menjaga legitimasi, proses yang benar juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan presiden.

“Tanpa proses kredibel, legitimasi calon yang terpilih bisa menimbulkan keraguan,” kata Anies.

Advertising
Advertising

Gugat Hasil Pemilu 2024 ke MK

Tim Pemenangan Nasional atau Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dipastikan akan menggugat hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk memperjuangkan pemilih Anies-Muhaimin dalam pemilihan presiden setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional.

Calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, menyebut sejak awal proses Pemilu 2024 telah terjadi banyak kecurangan dan ketidaknormalan. Dia mengklaim situasi ini terjadi jauh sebelum pencoblosan, seperti rekayasa regulasi hingga intervensi menggunakan alat negara yang juga telah tercatat dalam media massa dan masyarakat.

“Banyak temuan Pemilu yang tidak berintegritas. Semua ini akan disampaikan Tim Hukum AMIN kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Muhaimin Iskandar yang ditayangkan dalam Youtube Anies Baswedan pada Rabu, 20 Maret 2024.

Muhaimin meminta para pendukungnya untuk mengawal perjuangan Tim Hukum di Mahkamah Konstitusi. Senyampang itu, dia mengimbau para relawan dan pendukungnya untuk menjaga suasana demokrasi secara baik.

“Kepada relawan untuk menjaga suasana etika demokrasi, kemajuan, dan persatuan,” kata Muhaimin.

Pilihan editor: Ganjar Pranowo Bakal Antar Langsung Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

Berita terkait

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

2 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

5 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

9 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

1 hari lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

1 hari lalu

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

Hakim MK kembali menyinggung soal Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Kemungkinan Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Kata Pengamat soal Kemungkinan Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta

Nama Anies dan Ahok belakangan ramai disandingkan untuk berduet dalam laga pilkada 27 November mendatang. Apakah memungkinkan terjadi?

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

1 hari lalu

Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Suara partai anggota Koalisi Perubahan pada Pileg 2024 menjadi modal pertama untuk menatap Pilkada Aceh.

Baca Selengkapnya

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

1 hari lalu

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024

Baca Selengkapnya

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

1 hari lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya