KPU Minta Moderator Tertibkan Kandidat yang Bicara di Luar Waktunya Saat Debat Cawapres

Reporter

Ikhsan Reliubun

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 18 Januari 2024 06:00 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy'ari, bersama Anggota KPU August Mellaz, dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan KPU terdapat tiga metode pemungutan suara di luar negeri yakni melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling dan metode pos yang akan dikirim pada 2-11 Januari 2024 ke pemilih sehingga KPU memutuskan kasus viral surat suara yang sudah dikirim ke pemilih di Taiwan sebelum waktu yang ditentukan dianggap sebagai surat suara rusak. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta kepada moderator debat cawapres untuk bertindak tegas jika ada salah satu kandidat yang berbicara di luar waktu kesempatannya bicara. Untuk itu, dua moderator yang telah ditunjuk yaitu Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar diinta untuk mengobservasi lagi tayangan pada debat Pilpres 2024 sebelumnya.

"Kalau lihat pengalaman debat ketiga sempat ada chit chat, bukan dari pendukung saja, tapi pasangan calon. Nah, peran moderator (menertibkan) itu," kata komisioner KPU, August Mellaz, di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.

Menurut August dengan mengamati debat yang telah berlangsung sebelumnya, moderator bisa mengendalikan suasana sehingga saling jawab antar peserta bisa dijalankan dengan efektif. "Nah bisa jadi problem yang sama (chit chat) akan muncul," ujar dia.

August mengatakan, jika ada kandidat lain yang bicara di luar waktunya maka pihak penyelenggara siaran diminta mematikan waktu debat. "Kami sudah tegaskan, kalau sampai itu terjadi, tanpa harus ada kode tertentu, pihak media penyelenggara akan langsung menghentikan timer," kata dia.

Dengan demikian pembicaraan di luar waktu debat itu tak menguras waktu yang telah disediakan untuk cawapres. "Dan moderator tentu harus menyampaikan, 'Ini waktunya paslon mana'. Itu kami tegaskan, tapi nanti inisiatif sendiri," ucap dia.

Advertising
Advertising

Tak hanya ujaran para paslon saat paslon lain tengah bicara, kata August, kebijakan itu berlaku untuk paslon yang tiba-tiba memotong pembicaraan, menjawab, bertanya ke kandidat lain. "Termasuk itu. Kan itu sudah di atur, kapan paslon mana (bicara) itu sudah ditetapkan rotasinya," ujar dia.

Menurut dia, pada debat pilpres keempat ini, akan dimulai dari dari cawapres nomor urut satu menyampaikan visi misi. Diikuti dengan cawapres nomor 2 dan 3. Pada segmen kedua, urutannya dimulai dari cawapres nomor 2, diikuti 3, dan 1. "Nanti balik lagi, itu sudah di atur," ujar dia. "Moderator juga pasti fokus di situ."

Adapun debat kedua cawapres di Pemilu 2024 dipandu dua moderator perempuan, yakni jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar, wartawan Metro TV. Sementara penyusun pertanyaan debat, yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Ahad, 21 Januari mendatang, ditetapkan sebelas orang.

Adu gagasan yang akan mempertemukan cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md itu akan membahas enam tema, yaitu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Pilihan Editor: Anies Baswedan Ingin Dorong RUU Pendanaan Partai Politik untuk Cegah Korupsi

Berita terkait

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

3 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

6 jam lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

6 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

7 jam lalu

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

7 jam lalu

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

Partai politik di koalisi berebut pengaruh untuk bisa menempatkan kadernya di kabinet Prabowo

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

10 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

12 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

1 hari lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya