TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ingin mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pendanaan Partai Politik jika menang Pilpres 2024. Menurut Anies, aturan tersebut adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi di Tanah Air.
"Yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik," kata Anies dalam acara Program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jakarta Selatan pada Rabu malam, 17 Januari 2024.
Anies menyebutkan RUU tersebut bisa jadi solusi terhadap salah satu problem utama penyebab perilaku korupsi di Indonesia. Problem itu, kata dia, adalah karena proses politik membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Hal itu pun jadi masalah karena tidak ada cukup ruang bagi negara dan masyarakat untuk ikut mendanai partai politik dan kegiatan kampanye.
"Baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye, yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di republik ini," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sebelumnya, Anies juga pernah mengatakan dirinya akan mereformasi aturan pendanaan partai politik jika terpilih menjadi presiden. Alasannya, partai politik harus terus dibiayai agar tetap bisa beroperasi.
Anies mengibaratkan sistem partai dengan perusahaan yang memiliki beban operasional. “Itu semua membutuhkan biaya,” ujar Anies di Jakarta pada 24 Oktober 2023.
Menurut Anies, reformasi aturan pendanaan partai politik bertujuan untuk meringankan beban biaya orang di dalam suatu partai politik. “Ini yang perlu reform. Apakah nanti negara membiayai sebagian, membiayai sepenuhnya, adan lain-lain, itu menjadi bagian diskusi yang harus dilakukan,” ucap Anies.
Menurutnya, jika pembiayaan untuk partai politik itu tidak diatur dan disiapkan, maka beban biayanya akan ditanggung oleh orang-orang yang berada di dalam proses politik itu. Namun, kata dia, biaya yang senyatanya ada, semua orang seperti seakan-akan tutup mata dan tidak tahu.
Yang terjadi saat ini, menurut Anies, semua kegiatan partai politik itu yang penting jalan. Sehingga bebannya ada pada pengurus dewan pimpinan wilayah, cabang, hingga daerah.
Dia mengatakan jangan sampai masalah pembiayaan kegiatan partai politik tidak menjadi perhatian. Karena selain kepada pengurus partai politik, juga akan menjadi beban bagi para anggota dewan yang harus menanggung pembiayaan-pembiayaan.
Pilihan Editor: Prabowo Ingin Naikkan Gaji Pejabat Negara untuk Cegah Korupsi
SULTAN ABDURRAHMAN | MOH KHORY ALFARIZI
