TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian menjadi 40 di kabinetnya nanti. Wacana penambahan nomenklatur kementerian oleh Menteri Pertahanan tersebut mengundang respons dari berbagai pihak.
Salah satu yang merespons adalah Mahfud Md. Menurut eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.
“Setelah pemilu menang, karena terlalu banyak (pihak) yang dijanjikan (dapat kursi kekuasaan), menteri-menteri jadi diperluas lagi,” kata Mahfud saat menjadi pembicara seminar nasional ‘Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan’ di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rabu, 8 Mei 2024.
Mahfud menuturkan jumlah kementerian di Indonesia dari era ke era semakin banyak. “Dulu kan 26 menteri, sekarang jadi 34 menteri, besok pemilu yang akan datang ditambah lagi jadi 60, tambah (menteri) lagi kolusinya semakin meluas dan negara bisa rusak,” katanya.
Ia kemudian membandingkan pembagian porsi menteri di Indonesia dan di Amerika Serikat. “Padahal di Amerika saja hanya ada 14 menteri, lalu sisanya dibagi ke dirjen (direktorat jenderal) yang dikelompok-kelompokkan begitu,” lanjut Mahfud.
Mahfud lalu menarik bahasan pada 2019. Saat itu, Mahfud melakukan kajian bersama asosiasi pengajar hukum tata negara dan telah merekomendasikan agar jumlah pod kementerian dipangkas agar efektif.
“Saat itu kami di asosiasi mengatakan bahwa pos kemenko (kementerian koordinator) dihapus, karena tidak ada gunanya,” kata dia. “Tapi karena saat itu (pasca Pemilu 2019) susunan kabinet sudah disusun, kami perhalus bahasannya kemenko tidak harus ada sesuai undang-undang, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan begitu,” ujar Mahfud.
“Semangatnya saat itu membatasi jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak pejabat setingkat menteri itu maka semakin banyak sumber korupsi, itu semua ada anggarannya,” kata Mahfud lagi.
PRIBADI WICAKSONO | JULI HANTORO
Pilihan Editor: Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan
