TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menganggap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pansus Hak Angket ada kaitannya dengan lobi-lobi politik yang diduga pernah dilakukan Ketua MK Arief Hidayat dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu untuk meloloskan dirinya menjadi hakim MK kembali.

”Dari putusan etik ini seharusnya bisa dilihat adanya indikasi, pertemuan Arief Hidayat dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu bukan pertemuan biasa. Bisa jadi ada lobi-lobi politik yang memunculkan konflik kepentingan dalam mengadili perkara Pansus Angket,” kata Peneliti MaPPI FHUI Aradila Caesar saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Februari 2018.

Baca juga: Pusako: Hakim MK Bermasalah Sejak Seleksi hingga Pengawasan

MK menolak permohonan uji materi Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tentang penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dan menetapkan KPK sebagai obyek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah pada Kamis, 8 Februari 2018.

Putusan MK itu diputuskan setelah pendapat sembilan hakim MK terbelah dalam menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK terhadap Hak Angket KPK.

Lima hakim menyatakan menolak permohonan pemohon dan menyatakan hak angket KPK yang dibentuk DPR adalah sah. Mereka adalah Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams Manahan MP Sitompul, serta Ketua MK Arief Hidayat.

Sementara, empat hakim konstitusi lainnya menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat atas putusan tersebut yakni, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo. “Dari komposisi tersebut dapat dilihat, ketika ada empat hakim yang menyatakan dissenting opinion, tentu suara Arif menjadi sangat menentukan arah putusan MK ini. Indikasi adanya konflik kepentingan tentu muncul,” kata Caesar.

Seperti diketahui, belakangan sejumlah pengamat dan pegiat hukum di Indonesia getol mengkritik independensi Ketua MK Arief Hidayat. Ihwalnya, baru-baru ini Dewan Etik MK menyatakan Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran ringan karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Baca juga: Dissenting Opinion, 4 Hakim MK Tolak KPK Sebagai Objek Hak Angket

Dalam laporan Majalah Tempo, Arief diduga melobi pemimpin Komisi III hingga pemimpin fraksi di Dewan, agar pemimpin partai mendukung Arief sebagai calon tunggal hakim konstitusi dalam pertemuan itu.

Sebelum itu, pada 2015, Arief juga berurusan dengan Dewan Etik dan terbukti memberikan katabelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono. Katabelece itu terkait dengan permintaan Arief kepada Widyo untuk memberikan perlakuan khusus kepada kerabatnya, yang menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek. Namun Arief hanya dijatuhkan sanksi teguran lisan pada saat itu.