Dissenting Opinion, 4 Hakim MK Tolak KPK Sebagai Objek Hak Angket

Reporter

Hakim Konstitusi dalam lanjutan sidang Gugatan Legalitas Hak Angket di Mahkamah Kontitusi, Jakarta, 13 September 2017. MK memutuskan tidak menerbitkan putusan sela atau provisi atas uji materi terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berbeda pendapat dalam memutuskan permohonan uji materi Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tentang penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Empat dari sembilan hakim berpendapat uji materi pemohon seharusnya dikabulkan.

"Empat orang hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Februari 2018.

Baca juga: MK Putuskan KPK Sebagai Objek Pansus Hak Angket DPR

Empat hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion itu adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo.

Hakim Palguna, Saldi, dan Suhartoyo membantah bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada dalam cabang kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, hak angket DPR RI tak dapat digunakan kepada KPK.

Hakim Marida juga berpendapat bahwa KPK bukan merupakan objek hak angket DPR RI yang sah. Meski begitu, Marida mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga eksekutif, kendati tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden. KPK, ucap Marida, bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, DPR, serta Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK).

"Sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek hak angket DPR," kata Marida.

Lima hakim konstitusi lainnya berpendapat bahwa KPK merupakan lembaga eksekutif. Dengan demikian, KPK merupakan objek hal angket yang sah. Banyaknya suara penolakan uji materi tersebut membuat majelis hakim memutuskan bahwa KPK sah sebagai objek hak angket DPR RI.

Majelis Hakim menimbang bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan undang-undang sebagai penunjang pemerintah. KPK, kata majelis hakim, melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga eksekutif.

Permohonan uji materi soal hak angket DPR tersebut sebelumnya diajukan oleh empat pemohon. Keempatnya adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Direktur LIRA Institute Horas Naiborhu, sejumlah pegawai KPK serta koalisi masyarakat sipil gabungan Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR.






PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

21 Maret 2022

PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

PDIP menilai PKS tak memiliki dasar argumen yang kuat untuk mengusulkan Pansus Hak Angket Minyak Goreng.


PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

19 Maret 2022

PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

"Harus dibuat hak angket agar persoalan minyak goreng bisa diketahui akar masalahnya dan siapa mafia yang bermainnya," ujar Ujang


PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

18 Maret 2022

PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

PKS mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Minyak Goreng di DPR untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya satu dari sembilan bahan pokok itu.


TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

30 Maret 2021

TP3 Minta PKS Usulkan Hak Angket soal Kematian 6 Laskar FPI

TP3 Laskar FPI meminta PKS mendorong hak angket kematian 6 anggota laskar.


Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

27 Juli 2020

Anggota Komisi III Beda Suara soal Pansus Hak Angket Joko Tjandra

Usulan pembentukan hak angket oleh DPR berkaitan dengan kasus pelarian Joko Tjandra sebelumnya disampaikan oleh ICW.


Komisi III: Gagasan Hak Angket untuk Usut Djoko Tjandra Sudah Ada

26 Juli 2020

Komisi III: Gagasan Hak Angket untuk Usut Djoko Tjandra Sudah Ada

ICW sebelumnya telah mendesak DPR menggunakan hak angket untuk mengusut pelarian buron Djoko Tjandra.


Kasus Djoko Tjandra, ICW Dorong KPK Telusuri Potensi Korupsi

26 Juli 2020

Kasus Djoko Tjandra, ICW Dorong KPK Telusuri Potensi Korupsi

Perkara Djoko Tjandra telah berimbas pada pencopotan tiga jenderal di kepolisian dari jabatannya.


ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko Tjandra

25 Juli 2020

ICW Desak DPR Gunakan Hak Angket Usut Kasus Joko Tjandra

Peneliti ICW menilai tidak ada keseriusan dari pihak-pihak lain yang semestinya bisa turun tangan untuk mengusut kasus Joko Tjandra, termasuk DPR.


Pimpinan DPR Belum Rapat Bahas Pansus Angket Jiwasraya, Sebab...

12 Februari 2020

Pimpinan DPR Belum Rapat Bahas Pansus Angket Jiwasraya, Sebab...

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dirinya telah menerima usulan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya.


Anggota Komisi II Sebut Ada Usul Hak Angket untuk PKPU Pencalegan

2 Juli 2018

Anggota Komisi II Sebut Ada Usul Hak Angket untuk PKPU Pencalegan

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalegan yang akhirnya dikeluarkan KPU sempat menuai polemik lantaran dianggap bisa melanggar UU Pemilu.