Sensitivitas Etik Hakim MK Dianggap Rendah

Reporter

Editor

Amirullah

Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim MK di Komisi III, gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Desember 2017. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sensitivitas etik yang rendah. Hal itu terlihat dari pelanggaran etik oleh Ketua MK Arief Hidayat.

"Hakim MK harus memiliki sensitivitas etik paling tinggi di negara ini," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.

Baca juga: Suparman Marzuki: Seharusnya Ketua Mahkamah Konstitusi Mundur

Polemik etik yang melanda MK bermula saat Arief Hidayat dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pada 2016, Arief pernah mendapat sanksi berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK karena dianggap membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk "membina" atau memberikan posisi kepada seorang kerabatnya.

Pelanggaran kedua, Arief terbukti melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Arief diduga melobi Dewan agar bisa maju sebagai calon tunggal hakim konstitusi.

Menurut Feri, seorang negarawan saja tidak cukup untuk menjadi hakim MK. Dia harus menjadi negarawan khusus yang berintegritas, tidak memihak, dan tidak melakukan perbuatan tercela. Etika pada hakim, kata Feri, menjadi hal yang paling dasar dan utama agar putusan yang dikeluarkan bisa dipercaya.

Feri mengatakan, jika hakim tidak berintegritas dan melakukan tindakan tercela, sulit  putusannya akan adil dan bisa dipercaya.

Baca juga: Pusako: Hakim MK Bermasalah Sejak Seleksi hingga Pengawasan

Selain itu, kata Feri, hakim MK selaku pengawas penyelenggara negara dituntut untuk lebih beretika. Dia mencontohkan kasus jika presiden terbukti melakukan perbuatan tercela, sementara yang memutuskan adalah hakim yang bermasalah. "Dengan etik, apakah bisa diterima jika yang mengawasi tidak beretika?" ujarnya.

Feri juga menyayangkan sikap delapan hakim MK lain, yang tidak bersemangat menjaga persoalan etik di MK. Menurut dia, MK harus serius menangani polemik ini. Bagaimana pun, etik pada hakim Ketua MK harus dijaga agar putusan MK bisa diterima.



MK



Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

2 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

2 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

15 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

17 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

17 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

32 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.