Golkar Pastikan Bambang Soesatyo Diajukan Sebagai Ketua DPR

Reporter

Adam Prireza

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 11 Januari 2018 20:24 WIB

Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo dalam sebuah rapat paripurna DPR. Ia menjadi salah satu politikus Partai Golkar yang digadang-gadang menjadi pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar Ahmad Noor Supit memastikan bahwa Sekretaris Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet akan diajukan sebagai Ketua DPR. Ia juga mengatakan Bamsoet sendiri sudah mengetahui perihal pengajuan namanya.

"Sudah, sudah fix namanya BS (Bambang Soesatyo)," kata Supit kepada Tempo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.

Menurut Supit, salah satu alasan Partainya memilih Bamsoet karena ia dianggap dapat berkomunikasi dengan semua partai dan lintas fraksi. Nama Bamsoet, kata Supit, secara resmi diajukan usai rapat pleno yang akan diadakan dalam waktu dekat.

Baca juga: Agung Laksono Sebut Bambang Soesatyo Calon Kuat Ketua DPR

"Kan belum ada pleno di DPP, harus tertib juga kan," kata dia. "Tapi secara non formal, semua calon (Ketua DPR) sudah memberikan selamat ke Bamsoet dan itu sinyal kuat. Sudah diberitahulah," tambah dia.

Advertising
Advertising

Alasan Partai Golkar tak kunjung melakukan rapat pleno untuk menetapkan Bamsoet, kata Supit, adalah karena terlalu disibukkan oleh urusan pemilihan kepala daerah. Meski begitu, ia mengatakan keputusan untuk mengusung Bamsoet sudah bulat sejak jauh-jauh hari.

Nama Bambang Soesatyo sebelumnya juga pernah disebut akan menggantikan Setya Novanto. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono juga pernah menyebut nama Bambang sebagai kandidat kuat.

“Nama yang terkuat (calon ketua DPR) Pak Bamsoet,” kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat, 15 Desember 2017.

Baca juga: Belum Ada Restu, Bambang Soesatyo Emoh Gantikan Setya Novanto

Golkar menyiapkan Ketua DPR sebagai pengganti Setya yang sedang menjalani proses hukum. Setya yang juga sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar menjadi tersangka korupsi proyek KTP elektronik dan sedang diperiksa secara intensif oleh KPK.

Wakil Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Sarmudji menuturkan pihaknya menunggu revisi Undang-Undang MD3. Ia ingin revisi UU MD3 secepatnya rampung sekaligus pergantian Ketua DPR. ‘Jadi sekali langkah dua urusan selesai," ujar dia.

Berita terkait

Gemas Tolak Wacana Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto

2 jam lalu

Gemas Tolak Wacana Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto

Pengusulan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah upaya penghapusan sejarah dan pemutihan terhadap kejahatan yang dilakukannya selama 32 tahun memimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Catatan Ekonomi KADIN Indonesia

6 hari lalu

Catatan Ekonomi KADIN Indonesia

Para ekonom mengingatkan kemungkinan terbentuknya fenomena decoupling of economic activity atau keterpisahan antara dua tata aktifitas ekonomi.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Jelaskan Kepemimpinan Strategis dan Gaya Komunikasi Antara Prabowo dan Jokowi

7 hari lalu

Bamsoet Jelaskan Kepemimpinan Strategis dan Gaya Komunikasi Antara Prabowo dan Jokowi

Seorang pemimpin harus menguasai seni komunikasi yang efektif sehingga mampu menyampaikan ide dengan jelas dan tegas, serta mendengarkan masukan dari anggota tim dan mitra kerja.

Baca Selengkapnya

Film Anak Kolong, Bamsoet Dorong Perbanyak Film Bertema Nasionalisme dan Patriotisme

7 hari lalu

Film Anak Kolong, Bamsoet Dorong Perbanyak Film Bertema Nasionalisme dan Patriotisme

Konsistensi dalam membuat film nasional dengan pesan semangat nasionalisme yang kuat akan berkontribusi besar terhadap pembangunan karakter bangsa.

Baca Selengkapnya

Ketua DPR Minta Herindra Bekerja secara Netral sebagai Kepala BIN

20 hari lalu

Ketua DPR Minta Herindra Bekerja secara Netral sebagai Kepala BIN

DPR meminta BIN di bawah kepemimpinan Muhammad Herindra bekerja secara netral.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, Ajukan Herindra ke DPR

21 hari lalu

Jokowi Berhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, Ajukan Herindra ke DPR

Istana mengonfirmasi Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Penambahan Komisi dari 11 Jadi 13

21 hari lalu

DPR Sahkan Penambahan Komisi dari 11 Jadi 13

DPR resmi mengesahkan penambahan dua komisi dari 11 menjadi 13 komisi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Alat Kelengkapan Dewan dan Rencana Penambahan Komisi di DPR 2024-2029

29 hari lalu

Mengenal Alat Kelengkapan Dewan dan Rencana Penambahan Komisi di DPR 2024-2029

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, memperkirakan jumlah komisi sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) akan bertambah mencapai 13 komisi.

Baca Selengkapnya

Polemik Tunjangan Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR, Sufmi Dasco Janjikan Dikaji Lagi

31 hari lalu

Polemik Tunjangan Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR, Sufmi Dasco Janjikan Dikaji Lagi

Menanggapi sorotan publik, Sufmi Dasco menyatakan bahwa tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR akan dibahas dalam rapat mendatang.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Sebut DPR 2019-2024 Sukses Sahkan 225 RUU, Guru Besar Unpad: Kuantitas Tak Sejalan Kualitas

31 hari lalu

Puan Maharani Sebut DPR 2019-2024 Sukses Sahkan 225 RUU, Guru Besar Unpad: Kuantitas Tak Sejalan Kualitas

Susi mempertanyakan Ketua DPR Puan Maharani yang menafsirkan penggunaan Omnibus Law sebagai transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Baca Selengkapnya