Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Belum Setor Nama Calon Ketua DPR, Golkar Tunggu Revisi UU MD3

image-gnews
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Agus Hermanto (kedua kanan) dan Fahri Hamzah (Kanan) pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Agus Hermanto (kedua kanan) dan Fahri Hamzah (Kanan) pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat hari ini kembali beraktivitas setelah reses. Pimpinan DPR berencana segera menggelar rapat untuk membahas ketua DPR. Namun, Partai Golkar belum juga mengirimkan usulan nama calon pengganti Setya Novanto.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sampai pagi ini belum ada surat masuk dari Fraksi Golkar perihal calon ketua DPR. Padahal, sejak kemarin hingga malam tadi pimpinan lainnya menunggu agar bisa segera dibahas di rapat pimpinan.

Baca: DPR Tunggu Usulan Golkar Soal Pengganti Setya Novanto

"Nanti siang kami rapat untuk menyampaikan kembali pesan bahwa memang sebaiknya ketua DPR itu enggak boleh terlalu lama (dijabat) pelaksana tugas," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.

Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal mengatakan nama kandidat calon pengganti Setya Novanto saat ini masih ada di pengurus pusat. Menurut dia, alasan belum juga diserahkan lantaran fokus pemilihan kepala daerah. "(Sekarang) Sibuk pendaftaran pilkada," ujarnya.

Wakil Sekretaris Fraksi Golkar Sarmudji menuturkan pihaknya menunggu revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tentang penambahan jumlah kursi wakil ketua DPR selesai. "Kami ingin selesaikan UU MD3 ini secepatnya sekaligus pergantian ketua DPR. Jadi sekali langkah dua urusan selesai," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Golkar Pilih Ketua DPR yang Bersih

Sarmudji menuturkan fraksi Golkar akan mengadakan rapat seputar hal ini pada Kamis, 11 Januari 2018. Namun hasilnya belum tentu memutuskan ketua DPR. "Hanya penegasan agar UU MD3 diselesaikan paling tidak satu minggu ke depan," ujarnya.

Kursi Ketua DPR telah kosong semenjak Setya Novanto menyatakan mundur pada 9 Desember 2017. Setya sebelumnya didesak mundur akibat ia menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Golkar, sebagai partai asal Setya Novanto, mempunyai hak untuk menunjuk siapa penggantinya. Hingga kini ada sejumlah nama yang kerap disebut akan menjadi ketua DPR, yaitu Bambang Soesatyo, Zainuddin Amali, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sementara itu, pihak Golkar masih belum memberikan jawaban pasti siapa yang akan menggantikan Setya Novanto. Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPP Golkar Happy Bone Zulkarnain di beberapa kesempatan hanya mengatakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah mengantongi nama calon ketua DPR.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

15 jam lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.


Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

16 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.


Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

17 jam lalu

Ilustrasi perumahan. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.


Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

17 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.


Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

19 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di depan kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.


Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

19 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.


Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

20 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pemain FC Copenhagen Kevin Diks menggelar pertemuan pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Instagram @erickthohir.
Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.


Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri (kiri) dan Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan. (Dok.pertamina.com)
Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.


DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

1 hari lalu

Kevin Diks berseragam FC Kopenhagen. Doc. FCK.DK.
DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.


DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

1 hari lalu

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ditemui usai pertemuan Prabowo Subianto dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.