Agung Laksono Sebut Bambang Soesatyo Calon Kuat Ketua DPR

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan perihal penunjukkan Ketua DPR akan dilimpahkan kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang baru. Namun, ia mengatakan nama Sekretaris Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet sempat disebut sebagai calon kuat pengganti Setya Novanto.

    “Nama yang terkuat (calon ketua dpr) kemarin Pak Bamsoet,” kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar pada Jumat, 15 Desember 2017.

    Baca: Tak Ada Agenda Bahas Ketua DPR di Munaslub dan Rapimnas Golkar

    Meski begitu, Agung enggan memprediksi apakah Bamsoet dapat dipastikan menggantikan Setya sebagai ketua DPR atau tidak. Menurut dia, ia tidak berada dalam posisi untuk dapat mengukur kekuatan para calon ketua DPR.

    Selain Bamsoet, ada beberapa nama yang digadang akan mengisi kursi ketua DPR. Mereka adalah Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali, Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Kahar Muzakir, serta Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Baca: Dorong Munaslub Golkar, Dedi Mulyadi: Bukan Demi Jadi Cagub Jabar

    Aziz sendiri sudah ditunjuk menjadi ketua DPR secara langsung oleh Setya Novanto melalui surat pengunduran diri yang ia kirim ke pimpinan DPR pada 8 Desember lalu. Menanggapi penunjukkan tersebut, pada 11 Desember lalu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan Fraksi Golkar menggalang tanda tangan untuk menolak Azis menjadi Ketua DPR.

    Dalam surat penolakan tersebut, tertulis bahwa saat ini telah ada usul lebih dari dua pertiga Dewan Pimpinan Daerah tingkat I Partai Golkar untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa. Dengan begitu, Dewan Pimpinan Pusat diminta segera merespons dan tidak mengambil keputusan strategis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.