Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad (tengah) dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-1 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (15/2). ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan partainya akan mengevaluasi secara internal terhadap perekrutan calon kepala daaerah. Apalagi setelah Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengumumkan mayoritas kepala daerah yang bermasalah berasal dari Partai Golkar.
“Banyak kader mengharapkan perubahan di tubuh Golkar,” kata Fadel melalui pesan singkat, Ahad, 30 September 2012. Menurut Fadel, rencana evaluasi ini salah satu materi yang dibahas dalam rapat pimpinan nasional keempat pada pertengahan Oktober nanti. “Kami tidak akan mentolerir kalau ada kepala daerah yang kami dukung terlibat korupsi."
Soal kepala daerah korup ini juga akan dijadikan satu pokok pikiran yang akan disampaikan dalam pidato Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, dalam rapimnas. Fadel yakin pengumuman kepala daerah korup tak akan mempengaruhi elektabilitas Golkar.
Alasannya publik akan paham bahwa besarnya persentase kepala daerah Golkar bermasalah dikarenakan jumlah kepala daerah dari Golkar memang lebih besar dari partai lain, seperti Demokrat dan PDI Perjuangan. Sebanyak 56 persen lebih kepala daerah berasal dari Golkar.
Golkar juga tak mempersoalkan fenomena kader Golkar yang hijrah ke partai lain untuk maju sebagai kepala daerah. Misalnya, yang dilakukan mantan Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama, yang pernah berkiprah di Golkar. Basuki kemudian mundur dari Golkar dan pindah ke Gerindra untuk maju dan memenangi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.
Menurut Fadel, partai tak bisa memaksa para kader bertahan. Apalagi jika banyak kader yang pindah ke partai lain untuk bisa maju sebagai kepala daerah. Dia menegaskan, hak politik seseorang dalam memilih partai tidak bisa dipaksakan. “Tapi kalau dia kader yang bagus mestinya maju dari Golkar dan sabar.”
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mendukung evaluasi ini. Akbar bahkan mengingatkan partainya lebih selektif memilih kepala daerah. "Partai harus menerapkan sistem yang ketat untuk mencegah meluasnya kasus korupsi oleh kepala daerah,” kata Akbar.
Menurut Akbar, semakin banyak kepala daerah dari Golkar yang terlibat korupsi akan mempengaruhi penilaian publik terhadap partai. Bahkan, hal itu bisa saja mempengaruhi elektabilitas Golkar yang menurut sejumlah survei setahun terakhir ada di posisi teratas. "Dari segi politik, kesukaan publik itu sangat dipengaruhi citra dan persepsi publik."
Akbar yakin kasus korupsi menjadi perhatian utama publik dalam menentukan pilihan. Karena itu, dia tak mau kasus korupsi yang menyeret kepala daerah yang diusung partai akan mempengaruhi suara partai pada pemilu dan pilpres tahun 2014. "Ditambah lagi komitmen partai sudah sangat jelas menyatakan perang terhadap korupsi." Dia pun meminta partai bersikap tegas pada kepala daerah yang dinyatakan terlibat korupsi.
