Rabu, 23 Agustus 2017

Kematian Johannes Marliem Menambah Daftar Saksi E-KTP Meninggal  

Sabtu, 12 Agustus 2017 | 16:56 WIB
Johannes Marliem, saksi kunci kasus dugaan korupsi E-KTP, yang dokabarkan meninggal di AS, Kamis, 10 Agustus 2017. (dok.tempo)

Johannes Marliem, saksi kunci kasus dugaan korupsi E-KTP, yang dokabarkan meninggal di AS, Kamis, 10 Agustus 2017. (dok.tempo).

TEMPO.CO, Jakarta - Kematian Johannes Marliem, salah satu saksi perkara korupsi e-KTP, menambah daftar saksi dalam kasus itu yang meninggal. Penyedia produk automated finger print identification system (AFIS) merek L-1, yang digunakan dalam proyek e-KTP itu disebut-sebut sebagai saksi kunci dalam kasus tersebut.

Marliem dikabarkan meninggal di Amerika Serikat. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima kabar Marliem meninggal pada Jumat, 11 Agustus 2017. "Benar, yang bersangkutan, Johannes Marliem, meninggal dunia, tapi kami belum dapat informasi yang lebih rinci, karena terjadinya di Amerika," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, pada Jumat, 11 Agustus.

Baca: Johannes Marliem, Pemilik 500 GB Rekaman Korupsi E-KTP Meninggal

Sebelum Marliem, ada dua saksi dari kalangan anggota Dewan meninggal. Mereka adalah politikus Partai Demokrat, Mayor Jenderal TNI (Purn) Ignatius Mulyono, dan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Mustokoweni.

Ignatius meninggal di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, pada Selasa, 1 Desember 2015. Mantan anggota Komisi III itu meninggal karena penyakit jantung. Sedangkan Mustokoweni meninggal pada Jumat, 18 Juni 2010, di Rumah Sakit Elizabeth, Semarang, Jawa Tengah.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, baik Ignatius maupun Mustokoweni diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP. Ignatius disebut menerima US$ 258 ribu, sedangkan Mustokoweni disebut menerima US$ 408 ribu.

Johannes Marliem disebut sebagai saksi kunci kasus megakorupsi e-KTP karena ia mengantongi bukti pembicaraan para perancang proyek e-KTP selama empat tahun. Ia meyakini rekaman pembicaraan itu dapat menjadi bukti untuk menelisik korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

MAYA AYU PUSPITASARI | INDRI MAULIDAR


Grafis

Jalur Larangan Sepeda Motor di Sudirman dan Rasuna Said

Jalur Larangan Sepeda Motor di Sudirman dan Rasuna Said

Ini jalur alternatif menghadapi rencana Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperluas larangan sepeda motor di jalan Sudirman, Imam Bonjol, dan Rasuna Said.