PDI Perjuangan Tolak Amandemen Lagi Konstitusi

TEMPO Interaktif, Sukoharjo:Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan penolakannya terhadap usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengamandemen konstitusi yang kelima kalinya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan persoalan bangsa saat ini adalah masalah kepemimpinan, bukan konstitusi. "Saya geleng-geleng kepala (terhadap usulan amandemen kelima), maunya seperti apa? Berjalan lima tahun saja belum kok mau berubah lagi," kata Megawati melalui pidato politiknya dalam rapat akbar hari ulang tahun PDI Perjuangan se-Jawa Tengah di Sukoharjo, Sabtu (17/2).Menurut mantan presiden ini, sekarang yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki ketegasan dan pandangan ke depan. Kegagalan yang dialami pemimpin saat ini, katanya, dikarenakan pemimpin itu gagal menunjukkan rasa kebangsaan dan nasionalismenya. "UUD 1945 yang dibuat pada masa penjajahan Jepang itu sesungguhnya untuk mengokohkan dasar dan bentuk negara kita, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia," ia menegaskan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung yang menyertai Mega menjelaskan sikap partainya yang menolak dilakukannya perubahan konstitusi tersebut dilandasi pada kenyataan bahwa amandemen UUD 1945 tidak memiliki korelasi terhadap problem yang dihadapi rakyat. Pramono menengarai adanya manuver elite politik dalam usulan amandemen kelima itu. "Beri kesempatan dulu, UUD 1945 sudah diubah 4 kali. Belum teruji kok sudah mau diamandemen lagi. Amerika saja membutuhkan waktu 200 tahun untuk mengubah konstitusinya," ujarnya. Menurut Pramono, masalah DPD yang saat ini posisinya belum jelas bukanlah alasan yang kuat untuk meminta amandemen terhadap konstitusi. Pramono mengatakan kinerja DPD tetap bisa menjadi lebih baik dengan konstitusi seperti sekarang ini. "Kalau DPD minta perluasan kewenangan, bisa tumpang tindih dengan DPR. PDI Perjuangan menolak amandemen tetapi juga tidak setuju dengan kembali ke UUD sebelum amandemen," katanya. Imron Rosyid