Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

image-gnews
Kepala BURT, Anton Sihombing (berbatik biru) dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned (batik kuning) melihat ruang rapat staf auditor BPK di Gedung BPK, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka membandingkan kondisi gedung milik DPR dan BPK. Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Kepala BURT, Anton Sihombing (berbatik biru) dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned (batik kuning) melihat ruang rapat staf auditor BPK di Gedung BPK, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka membandingkan kondisi gedung milik DPR dan BPK. Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)  Dewan Perwakilan Rakyat Anton Sihombing ingin ruang kerja anggota Dewan memiliki fasilitas yang sama seperti ruang kerja hakim konstitusi. Keinginan Anton itu timbul setelah BURT dan Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned  berkunjung ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk membandingkan kondisi ruangan kerja dua lembaga tersebut.

Anton menilai  ruangan anggota DPR sudah melebihi kapasitas. Sebab, kata dia, satu ruangan berukuran 4 x 7 meter itu diisi oleh delapan orang (satu anggota, lima tenaga ahli, dan dua staf). Adapun luas ruangan hakim konstitusi mencapai 300 meter persegi.

Baca: Gedung DPR Dibandingkan dengan BPK, Berikut Perbedaannya

Selain itu, ruang kerja hakim konstitusi dipisah dengan ruangan staf dan bagian administrasi. Berbeda dengan ruang kerja DPR yang hanya dipisahkan dengan sekat.

Anton juga  ingin anggota DPR punya  fasilitas yang sama dengan hakim konstitusi. "Yang kami tiru dari MK adalah ruangannya. (Ada) Dining room-nya, ruangan tamunya, dan kamar mandinya. Saya rasa itu kebutuhan yang wajar," katanya di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Berdasarkan pantauan Tempo, ruang kerja hakim konstitusi memang lebih luas dibandingkan ruang kerja DPR. Setiap ruangan hakim konstitusi dilengkapi dengan satu set sofa, meja makan, ruangan istirahat dan kamar mandi di dalam.

Simak: Wacana Gedung Baru DPR, Ketua BURT: Ajak Menteri Keuangan Lihat

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan anggota DPR, kata Anton,  untuk ke kamar mandi saja harus bergantian. "Bahkan anak-anak saya kalau saya bawa ke kamar kerja saya tidak mau lagi. Karena apa? Dia jijay atau jijik melihat kamar mandi yang dikerubutin sekian orang," katanya.

Menurut dia, bila ruang kerja DPR dibuat senyaman ruangan hakim konstitusi, maka kualitas dan kinerja mereka akan meningkat. "Itu pasti, karena sudah betah diruangannya. Percayalah," ujar dia.

Lihat: Menjelang Pemilu 2019, Anggaran DPR Diusulkan Naik 70 Persen

Sementara itu  Achmad Djuned menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara, luas ruang kerja anggota seharusnya 117 meter persegi. "Itu akan digunakan untuk anggota dengan lima orang tenaga ahli dan dua orang staf administrasi,"

Ke depan, kata Djuned, bila DPR jadi membangun gedung baru, maka ruang kerja anggota akan dilengkapi dengan ruangan rapat, ruang tamu dan kamar mandi. "Kalau untuk kamar mandi, iya kemungkinan," ucapnya.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

8 menit lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.


Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

26 menit lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

Anggota Komisi X DPR menyoroti absennya pejabat Kemendikbud yang menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education.


Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

2 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

Nadiem hanya memohon maaf dan mengatakan semua pertanyaan media perihal UKT mahal akan dijawab oleh Dirjen Dikti, Abdul Haris.


5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

2 jam lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

Berdasarkan draft revisi UU Kepolisian yang mereka terima, KontraS memberikan lima poin catatan mengenai revisi UU ini.


Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

4 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Setidaknya ada lima rencana revisi undang-undang yang bakal direvisi DPR.


Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

5 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi TEMPO/Subekti.
Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

CALS menyatakan revisi UU MK tersebut sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.


Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

9 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amandemen diperlukan untuk mengkaji kembali sistem ketatanegaraan dan demokrasi negara.


Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

17 jam lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.


Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

18 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?


Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

19 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.