Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

image-gnews
Kepala BURT, Anton Sihombing (berbatik biru) dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned (batik kuning) melihat ruang rapat staf auditor BPK di Gedung BPK, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka membandingkan kondisi gedung milik DPR dan BPK. Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Kepala BURT, Anton Sihombing (berbatik biru) dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned (batik kuning) melihat ruang rapat staf auditor BPK di Gedung BPK, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka membandingkan kondisi gedung milik DPR dan BPK. Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)  Dewan Perwakilan Rakyat Anton Sihombing ingin ruang kerja anggota Dewan memiliki fasilitas yang sama seperti ruang kerja hakim konstitusi. Keinginan Anton itu timbul setelah BURT dan Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned  berkunjung ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk membandingkan kondisi ruangan kerja dua lembaga tersebut.

Anton menilai  ruangan anggota DPR sudah melebihi kapasitas. Sebab, kata dia, satu ruangan berukuran 4 x 7 meter itu diisi oleh delapan orang (satu anggota, lima tenaga ahli, dan dua staf). Adapun luas ruangan hakim konstitusi mencapai 300 meter persegi.

Baca: Gedung DPR Dibandingkan dengan BPK, Berikut Perbedaannya

Selain itu, ruang kerja hakim konstitusi dipisah dengan ruangan staf dan bagian administrasi. Berbeda dengan ruang kerja DPR yang hanya dipisahkan dengan sekat.

Anton juga  ingin anggota DPR punya  fasilitas yang sama dengan hakim konstitusi. "Yang kami tiru dari MK adalah ruangannya. (Ada) Dining room-nya, ruangan tamunya, dan kamar mandinya. Saya rasa itu kebutuhan yang wajar," katanya di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Berdasarkan pantauan Tempo, ruang kerja hakim konstitusi memang lebih luas dibandingkan ruang kerja DPR. Setiap ruangan hakim konstitusi dilengkapi dengan satu set sofa, meja makan, ruangan istirahat dan kamar mandi di dalam.

Simak: Wacana Gedung Baru DPR, Ketua BURT: Ajak Menteri Keuangan Lihat

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan anggota DPR, kata Anton,  untuk ke kamar mandi saja harus bergantian. "Bahkan anak-anak saya kalau saya bawa ke kamar kerja saya tidak mau lagi. Karena apa? Dia jijay atau jijik melihat kamar mandi yang dikerubutin sekian orang," katanya.

Menurut dia, bila ruang kerja DPR dibuat senyaman ruangan hakim konstitusi, maka kualitas dan kinerja mereka akan meningkat. "Itu pasti, karena sudah betah diruangannya. Percayalah," ujar dia.

Lihat: Menjelang Pemilu 2019, Anggaran DPR Diusulkan Naik 70 Persen

Sementara itu  Achmad Djuned menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara, luas ruang kerja anggota seharusnya 117 meter persegi. "Itu akan digunakan untuk anggota dengan lima orang tenaga ahli dan dua orang staf administrasi,"

Ke depan, kata Djuned, bila DPR jadi membangun gedung baru, maka ruang kerja anggota akan dilengkapi dengan ruangan rapat, ruang tamu dan kamar mandi. "Kalau untuk kamar mandi, iya kemungkinan," ucapnya.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

9 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

9 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

1 hari lalu

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Dok/Andri
Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik rencana Pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada bulan Agustus 2024 mendatang.


Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

1 hari lalu

Salah satu produk roti Aoka. (Dok. ptindonesiabakeryfamily.com)
Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

Anggota DPR Edy Wuryanto mendesak BPOM segera memberi penjelasan publik terkait dugaan penggunaan pengawet kosmetik di roti Okko dan Aoka.


Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

Cak Imin mengatakan Pansus Haji akan berfokus pada visa yang tidak sesuai dengan undang-undang.


Peran Penting IPPP dalam Mendukung First-Track Diplomacy di Kawasan Pasifik

2 hari lalu

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto: Eka | od
Peran Penting IPPP dalam Mendukung First-Track Diplomacy di Kawasan Pasifik

DPR RI akan menjadi tuan rumah (host) penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan digelar di Indonesia pada 24-26 Juli 2024 mendatang di Jakarta.


Jazuli Juwaini Apresiasi Putusan Mahkamah Internasional tentang Palestina

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto : Dok/Andri
Jazuli Juwaini Apresiasi Putusan Mahkamah Internasional tentang Palestina

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mengeluarkan keputusan yang menegaskan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina selama puluhan tahun adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin.


Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

2 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

Anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan digelar setelah semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

3 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?