Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

Reporter

Kepala BURT, Anton Sihombing (berbatik biru) dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned (batik kuning) melihat ruang rapat staf auditor BPK di Gedung BPK, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka membandingkan kondisi gedung milik DPR dan BPK. Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)  Dewan Perwakilan Rakyat Anton Sihombing ingin ruang kerja anggota Dewan memiliki fasilitas yang sama seperti ruang kerja hakim konstitusi. Keinginan Anton itu timbul setelah BURT dan Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned  berkunjung ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk membandingkan kondisi ruangan kerja dua lembaga tersebut.

Anton menilai  ruangan anggota DPR sudah melebihi kapasitas. Sebab, kata dia, satu ruangan berukuran 4 x 7 meter itu diisi oleh delapan orang (satu anggota, lima tenaga ahli, dan dua staf). Adapun luas ruangan hakim konstitusi mencapai 300 meter persegi.

Baca: Gedung DPR Dibandingkan dengan BPK, Berikut Perbedaannya

Selain itu, ruang kerja hakim konstitusi dipisah dengan ruangan staf dan bagian administrasi. Berbeda dengan ruang kerja DPR yang hanya dipisahkan dengan sekat.

Anton juga  ingin anggota DPR punya  fasilitas yang sama dengan hakim konstitusi. "Yang kami tiru dari MK adalah ruangannya. (Ada) Dining room-nya, ruangan tamunya, dan kamar mandinya. Saya rasa itu kebutuhan yang wajar," katanya di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Berdasarkan pantauan Tempo, ruang kerja hakim konstitusi memang lebih luas dibandingkan ruang kerja DPR. Setiap ruangan hakim konstitusi dilengkapi dengan satu set sofa, meja makan, ruangan istirahat dan kamar mandi di dalam.

Simak: Wacana Gedung Baru DPR, Ketua BURT: Ajak Menteri Keuangan Lihat

Sedangkan anggota DPR, kata Anton,  untuk ke kamar mandi saja harus bergantian. "Bahkan anak-anak saya kalau saya bawa ke kamar kerja saya tidak mau lagi. Karena apa? Dia jijay atau jijik melihat kamar mandi yang dikerubutin sekian orang," katanya.

Menurut dia, bila ruang kerja DPR dibuat senyaman ruangan hakim konstitusi, maka kualitas dan kinerja mereka akan meningkat. "Itu pasti, karena sudah betah diruangannya. Percayalah," ujar dia.

Lihat: Menjelang Pemilu 2019, Anggaran DPR Diusulkan Naik 70 Persen

Sementara itu  Achmad Djuned menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara, luas ruang kerja anggota seharusnya 117 meter persegi. "Itu akan digunakan untuk anggota dengan lima orang tenaga ahli dan dua orang staf administrasi,"

Ke depan, kata Djuned, bila DPR jadi membangun gedung baru, maka ruang kerja anggota akan dilengkapi dengan ruangan rapat, ruang tamu dan kamar mandi. "Kalau untuk kamar mandi, iya kemungkinan," ucapnya.

AHMAD FAIZ






BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

12 jam lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

12 jam lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

13 jam lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

15 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

21 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

22 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

1 hari lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

1 hari lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

1 hari lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

1 hari lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.