Konfernas Umat Katolik Soal Pancasila Digelar Hari ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette Tabita Hutabarat (tengah), Ketua PGI Albertus Patty (kanan) Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom memberi keterangan pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/1). PGI bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bertemu Presiden Joko Widodo membahas problem intoleransi yang marak dewasa ini. (ANTARA)

    Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette Tabita Hutabarat (tengah), Ketua PGI Albertus Patty (kanan) Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom memberi keterangan pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/1). PGI bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bertemu Presiden Joko Widodo membahas problem intoleransi yang marak dewasa ini. (ANTARA)

    TEMPO.CO, Jakarta -  Umat Katolik Indonesia akan menggelar Konferensi Nasional (Konfernas) soal Pancasila di Kampus Universitas Atma Jaya Jakarta hari ini, Sabtu 12 Agustus 2017. Konferensi ini digelar dalam rangka menegaskan, menguatkan, dan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila.

    "Konferensi Nasional ini adalah penegasan kembali umat Katolik Indonesia akan pentingnya implementasi dan peneguhan kembali nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia" kata Ketua Panitia Konferensi Nasional Muliawan Mardagana kepada Tempo di Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017.

    BACA: Ketua MPR: Pancasila Jangan Dipakai Stempel Orang

    Melalui konferensi ini, menurut Muliawan, Pancasila sebagai anugerah Tuhan, dinyakini dapat menjadi dasar negara dan falsafah kehidupan bangsa Indonesia yang sangat multikultur. "Karena digali dari nilai luhur Nusantara," Begitu Muliaman menegaskan.

    Digelar oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), konferensi ini disokong semua elemen Katolik se-Indonesia, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Katolik, seperti ISKA, WKRI, PK, PMKRI, dan FMKI, keuskupan, serta para tokoh, guru, politisi, dan birokrat. Sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia, Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Katolik Soegiyopranoto terlibat dalam acara yang digelar di Kampus Atmajaya Jakarta, pagi ini. " Ini adalah bagian dari keputusan strategis Gereja Katolik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara." ujarnya.

    BACA: Ketua MPR : Hentikan Saling Menista Jadikan Pancasila Perilaku ...

    Menurut Muliawan, keputusan strategis ini juga sesuai dengan motto yang diucapkan oleh Uskup Pribumi Pertama yaitu Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, Mgr Albertus Sogijapranata SJ yang mengatakan, 100% Umat Katolik – 100% Warga Negara Indonesia. Pancasila, kata Muliawan,  adalah anugerah semata dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dipelihara, dijaga dan diimplementasikan.

    Karena itu, konferensi nasional ini menjadi sikap tegas bagi Umat Katolik Indonesia untuk mendorong diimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat, bangsa dan warga negara Indonesia. "Pancasila harus dikembalikan lagi sebagai falsafah hidup bangsa, dan kita semua sebagai satu bangsa  harus menjaga, memupuk, dan menumbuh kembangkan Pancasila." ujarnya.

    Acara yang digelar di Kampus Atmajaya Jakarta pagi ini akan dibuka Sekretaris Jenderal KWI, Mgr Antonius Subianto Bunyamin OSC serta akan ditutup oleh Ketua Komisi Kerawam KWI, Mgr Vincentius Sensi Potokota Pr. Sejumlah tokoh dipastikan hadir diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Pertahanan Ryamizard Riacudu, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

    BACA: Pesan Presiden Jokowi kepada Generasi Y: Saya Pancasila

    Muliawan menegaskan, perlu diakui, kondisi nasional saat ini membuka mata bangsa Indonesia dan para pemimpinnya untuk melihat secara lebar dan bangun setelah tidur panjang karena dininabobokan oleh semangat reformasi. Bangsa Indonesia, kata dia, dibangunkan dan disadarkan adanya ancaman disintegrasi yang amat serius, yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    "Ancaman disintegrasi itu meletakkan bangsa, negara, serta kemerdekaan Indonesia pada masa depan yang kabur dan bahkan tidak jelas," ujarnya. Dia menilai, berbagai fenomena politik yang muncul secara tidak langsung juga mempertanyakan kembali hakikat konsensus dasar nasional, yakni Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Apalagi, kata dia, ada gerakan yang ingin merobohkan negara Indonesia dengan cara menghancurkan Pancasila.

    "Ini mengindikasikan hilangnya jati diri bangsa dari generasi Indonesia. Oleh karena itu, upaya merawat nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh dinomorduakan serta harus senantiasa dilakukan secara sistematis oleh pemerintah dan semua komponen masyarakat dengan tanpa mengenal lelah," ujarnya.

    BACA: SBY Mengaku Tersinggung Partai Demokrat Disebut Mualaf Pancasila

    Menurut Muliawan, penetapan Hari Lahir Pancasila, Pemberlakukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) harus menjadi momentum resureksi jati diri bangsa yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Hal itu sebagai langkah awal membangun kembali kewaspadaan nasional atas banyaknya ancaman yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.

    "Perilaku para pemimpin harus merujuk kepada nilai-nilai kebangsaan, seperti musyawarah-mufakat, gotong rotong, persaudaraan, dan bukan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan sendiri, tetapi harus meletakkan kepentingan nasional di atas segalanya," kata dia.

    Pancasila, kata Muliawan adalah anugerah semata dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dipelihara, dijaga dan diimplementasikan. Oleh karena itu, Konfernas menjadi sikap tegas bagi umat Katolik Indonesia untuk mendorong diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat, bangsa, dan warga negara Indonesia.

    WIDIARSI AGUSTINA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.