TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menjelaskan awal mula munculnya wacana pembangunan gedung baru DPR di Taman Ria, Senayan. Fahri mengatakan tanah milik Sekretariat Negara yang kini disewa ke Lippo Group awalnya berencana untuk membangun pusat perbelanjaan.
"Tadinya mau dibikin mall, kami menentang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017. DPR pun saat itu mengusulkan agar dibangun apartemen untuk merelokasi tempat tinggal agar berdekatan dengan Kompleks Parlemen.
Baca : Alasan DPR Ngotot Bangun Apartemen
Pembangunan pun, kata dia, dilakukan tidak dengan menggunakan uang negara, seperti pembangunan Plaza Senayan dan Hotel Mulia. Untuk pembangunan gedung DPR, Fahri mengatakan, "itu dibangun swasta tapi boleh kerja sama seperti dengan koperasi karyawan DPR," ujarnya.
Menurut Fahri, pembangunan gedung baru dan penataan kompleks parlemen untuk mengintegrasikan kawasan. Sebab, tempat tinggal anggota DPR masih berpencar dan aksesnya dinilai mempersulit kerja anggota dewan.
"Parlemen di mana pun begitu, seperti kota mandiri karena masuk lembaga kekuasaan yang independen," ujarnya.
Wacana pembangunan gedung baru di Senayan kembali mengemuka. Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.
Simak pula : Fahri Hamzah: Ada Wacana Bangun Apartemen untuk Anggota DPR
Sejalan dengan itu muncul usulan-usulan dari sejumlah dewan agar dibangun gedung baru untuk menata kembali kompleks DPR.
Menurut Fahri, pemerintah baru menyetujui Rp 5,7 triliun. Rencana pembangunan apartemen itu muncul karena rumah dinas anggota Dewan di Kalibata dianggap terlalu jauh dari Senayan dan berada di kawasan rawan macet. Jaraknya sekitar delapan kilometer.
ARKHELAUS W.
