Demokrat Inginkan Pertemuan Rutin SBY-Prabowo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri: kader Demokrat Syarief Hasan, Hinca Panjaitan, Ketua Umum Demokrat SBY, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ahmad Muzani, dan Fadli Zon makan nasi goreng bersama di pendopo Cikeas, 27 Juli 2017. Tempo/Avit Hidayat

    Dari kiri: kader Demokrat Syarief Hasan, Hinca Panjaitan, Ketua Umum Demokrat SBY, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ahmad Muzani, dan Fadli Zon makan nasi goreng bersama di pendopo Cikeas, 27 Juli 2017. Tempo/Avit Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Partai Demokrat juga menginginkan adanya komunikasi dan pertemuan yang intens antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan rutin dan intens itu menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto, bisa dilaksanakan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang baik antara keduanya.

    "Ide yang bagus (usulan Gerindra lakukan komunikasi intens), karena apa pun kalau komunikasi berjalan rutin maka jauh lebih tepat dan lebih baik sehingga rencana apapun bisa diakumulasikan dengan baik," kata Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa 1 Agustus 2017.

    Agus mengatakan komunikasi yang intens itu tidak hanya dilakukan dengan Gerindra saja namun bersama partai-partai lain karena mendekati pemilu legislatif dan pilpres.

    BACA: Pengamat: SBY-Prabowo Bertemu, Peta Politik Mengulangi 2014

    Agus  menilai seluruh partai politik harus selalu berkomunikasi terutama yang mempunyai visi dan misi yang sama, terutama yang mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden agar bisa menjadi lebih baik. "Karena itu Demokrat sangat senang diajak berkomunikasi dengan siapa pun, kami terbuka," ujarnya.

    Wakil Ketua DPR itu menilai pertemuan rutin lebih baik segera dilaksanakan dan selanjutnya pertemuan dengan para petinggi partai misalnya Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan kemungkinan Amien Rais.

    Menurut Agus, empat parpol seperti Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN ada kecenderungan membangun komunikasi lebih intens pascadisahkannya Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi UU.

    BACA: Hasil Lengkap Pertemuan Prabowo dan SBY di Cikeas

    "Keempat partai tersebut tidak mendukung presidential treshold 20 persen, barangkali itu yang membuat satu pandangan, satu hal yang lebih terukur untuk di Pemilu 2019," katanya.

    Menurut Agus, keempat partai tersebut terkait calon presiden dan calon wakil presiden, masing-masing masih mempersiapkan diri yang akan diusung di Pilpres 2019.

    Karena itu Agus menilai komunikasi yang intens tersebut tidak dibahas mengenai peta politik di Pilpres 2019 dan kemungkinan koalisi, sehingga keempatnya belum mengerucut untuk mendukung salah satu nama.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.