Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Prabowo, presiden terpilih Pilpres 2024 kian mewujud. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merangkul partai politik lain masuk ke koalisi pemerintahannya setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih pada Rabu, 24 April 2024.

Setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Prabowo sudah menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberi sinyal bahwa Prabowo akan membentuk koalisi gemuk dalam mengawal pemerintahannya ke depan. Koalisi gemuk itu akan beranggotakan Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik pendukung calon presiden rival Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Termasuk PKS?

Berikut tanggapan pengamat soal koalisi Prabowo ke depan yang bakal gemuk.

1. Pengamat Asrinaldi: Mempermulus Pemerintahnya Mendatang

Pengamat politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi menyatakan upaya Prabowo membuka pintu koalisi besar untuk mempermulus pemerintahnya mendatang. "Prabowo tentu ingin penyelenggara pemerintah yang dipimpin smooth, tidak ada ganjalan dari partai politik yang juga pemenang pemilu di legislatif," kata Asrinaldi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, 25 April 2024.

Menurutnya, kekuatan politik yang besar sangat diperlukan Prabowo untuk menjalankan program prioritas yang telah dicanangkan selama masa kampanye Pilpres 2024, termasuk melanjutkan pekerjaan Presiden Joko Widodo. Asrinaldi juga membantah anggapan akan ada perbedaan perlakuan antara partai lama yang sudah ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan partai yang baru masuk setelah Prabowo-Gibran dinyatakan menang Pilpres 2024.

2. Pengamat Ujang Komaruddin: Prabowo Ingin Mendominasi Parlemen

Dikutip dari Koran Tempo edisi 25 Maret 2024, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, berpendapat bahwa Prabowo Gibran membutuhkan tambahan koalisi jika ingin mendominasi parlemen. "Koalisi gemuk menjadi keharusan pemerintahan Prabowo Gibran agar di kabinet dan parlemen aman," kata Ujang, Ahad, 24 Maret 2024.

la menduga kuat Prabowo akan merangkul semua partai di DPR. Sebab, Prabowo pasti akan kesulitan merealisasi janji politiknya ketika tak memiliki dukungan kuat di parlemen. Namun, kata Ujang, kondisi tersebut akan sangat berbahaya ketika eksekutif hanya mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Eksekutif akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan karena pengawasan DPR melemah. "Checks and balances tidak akan ada. Lalu oposisinya akan bergeser kepada masyarakat sipil dan akademikus," kata dia.

3. Peneliti Wasisto: Kepentingan Elite

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo menilai koalisi gemuk cenderung hanya akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. "(Manfaat) bagi publik sendiri sepertinya tak ada. Koalisi gemuk itu lebih ke kepentingan elite," kata Wasisto, Rabu, 24 April 2024.

la berpendapat koalisi partai politik pendukung pemerintah yang gemuk akan berdampak buruk terhadap demokrasi. Sebab, mekanisme pengawasan dan kontrol DPR terhadap eksekutif akan berkurang.

Di samping itu, ada potensi penyeragaman narasi dan kepentingan sehingga aspirasi yang berbeda maupun kritik belum tentu terakomodasi. "Melemahnya oposisi tentu berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan, baik langsung maupun tak langsung, dari pemerintahan berkuasa," katanya.

4. Peneliti Usep Saepul: Berbahaya Bagi Keberlangsungan Demokrasi

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Akhyar, mengatakan koalisi besar  Prabowo ingin memastikan program kerja dan agenda politiknya tidak tersumbat di DPR. Namun, kata dia, situasi tersebut akan sangat berbahaya terhadap keberlangsungan demokrasi.

"Jika semua partai politik dirangkul, pemerintah dapat seenaknya menjalankan agendanya. Atau bisa jadi otoriter dengan menggunakan kedok demokrasi," kata Usep.

Usep juga khawatir ketika semua partai politik bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo- Gibran. Dampaknya, partai politik di parlemen hanya akan menjadi perpanjangan tangan eksekutif. "Ini mirip di Orde Baru, semua lembaga, termasuk legislatif, hanya pura-pura. Padahal mereka tidak melakukan fungsi legislatif dengan baik," demikian Usep.

Prabowo-Gibran tengah merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden untuk bergabung ke koalisi Prabowo.

5. Pengamat Politik Adi Prayitno: Koalisi Gemuk Berdampak Buruk Terhadap Demokrasi

Dikutip dari Koran Tempo edisi 26 Maret 2024, pengajar politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan ketiadaan partai politik oposisi atau di luar pemerintahan bakal berakibat buruk terhadap demokrasi. Dalam konteks pemilu, misalnya, pemilihan yang dilangsungkan dengan anggaran besar menjadi tidak memiliki fungsi.

"Jika pihak yang kalah akhirnya menerima bagian dari kekuasaan, untuk apa ada pemilu?" kata Adi, Kamis kemarin.

Menurut Adi, demokrasi akan berjalan baik ketika kekuatan politik antara eksekutif dan legislatif berimbang. Kekuatan oposisi atau partai politik di luar pemerintahan dibutuhkan untuk mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan. "Fungsi pengawasan kubu yang kalah terhadap pihak yang menang dan dalam menjalankan kekuasaan tidak boleh ditiadakan," katanya.

6. Peneliti Siti Zuhro: Prabowo Hendak Memperluas Kuasa Pemerintah

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan upaya Prabowo merangkul lawan politik menjadi pertanda hendak memperluas kuasa pemerintah. Sebab, Prabowo membutuhkan dukungan partai politik yang kuat di parlemen.

Siti Zuhro mengatakan Prabowo menyadari pemerintahannya butuh kekuatan mayoritas di DPR. Tapi rencana Prabowo merangkul banyak partai politik di luar partai pendukungnya dalam pemilihan itu akan memicu bagi-bagi kekuasaan yang makin besar. "Makin gemuk koalisi, makin banyak juga yang harus mendapat jatah di kabinet," kata Siti Zuhro.

7. Pengamat Agung Baskoro: Fungsi Pengawasan Legislatif Tak Optimal.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut koalisi Prabowo yakni merangkul mayoritas parpol di DPR ke barisan pemerintah menyebabkan fungsi pengawasan legislatif tidak berjalan optimal. Sebab, partai politik di DPR akan tersandera oleh kepentingan eksekutif.

Menurut dia, politik bagi-bagi kekuasaan ini juga akan berakibat buruk terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. Sebab, porsi kabinet pasti akan lebih banyak diisi oleh kader partai politik pendukung pemerintah dan para koleganya dibanding menteri dari kalangan profesional. Pengisian kabinet juga bisa jadi tak mempertimbangkan kapasitas, melainkan lebih melihat proporsional jatah setiap partai pendukung pemerintah.

KHUMAR MAHENDRA | ANDI ADAM FATURAHMAN | ANTARANEWS
Pilihan editor: PKS Beri Sinyal Gabung ke Koalisi Prabowo, Gerindra Bilang Belum Pernah Komunikasi Langsung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Profil Andi Arief, Kader Demokrat yang Diangkat Jadi Komisaris Baru PLN

20 jam lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Andi Arief, Kader Demokrat yang Diangkat Jadi Komisaris Baru PLN

Andi Arief menjadi salah satu korban penculikan aktivis pada 1998 akibat kegiatan organisasinya.


Rangkap Jadi Bappilu dan Komisaris PLN, Andi Arief Akan Mundur dari Partai Demokrat?

1 hari lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rangkap Jadi Bappilu dan Komisaris PLN, Andi Arief Akan Mundur dari Partai Demokrat?

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero).


Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

1 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyapa wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. KPK memeriksa politisi Partai Demokrat itu sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp200 miliar yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan politkus Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero).


Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

2 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

Moeldoko mengatakan bahwa dia sudah mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN.


Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

4 hari lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

Dukungan Projo kepada sejumlah bakal calon pada Pilkada 2024 merupakan upaya untuk memastikan kepala daerah terpilih sejalan dengan Prabowo-Gibran.


Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

4 hari lalu

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyatakan partainya belum akan menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran


Gibran Sebut Skema Program Makan Bergizi Gratis Masih Didiskusikan

5 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (dua dari kanan) meninjau salah satu rumah warga saat blusukan di wilayah Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Skema Program Makan Bergizi Gratis Masih Didiskusikan

Gibran menyebut telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mematangkan program makan bergizi gratis.


Tim Prabowo-Gibran Bantah Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 7.500 per Porsi

5 hari lalu

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memberikan keterangan pers soal isu makan bergizi gratis Rp 7.500 di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar soal anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per porsi dan menegaskan satu hal pasti dalam program tersebut adalah jumlah kucuran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Prabowo-Gibran Bantah Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 7.500 per Porsi

Tim Prabowo-Gibran membantah isu makan bergizi gratis seharga Rp 7.500 per porsi. Ada dua pesan Prabowo soal program unggulan tersebut.


Meneropong Kabar Calon Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama anggota bidang keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono (kedua kanan) di Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Thomas Djiwandono itu sendiri merupakan keponakan dari presiden terpilih, Prabowo Subianto. TEMPO/Tony Hartawan
Meneropong Kabar Calon Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo

Dradjad Wibowo menegaskan presiden terpilih Prabowo Subianto pasti akan memilih sosok terbaik di kabinet Prabowo. Ini kabar calon nama Menkeu baru.


Tim Prabowo Sebut Teka-teki Pengganti Sri Mulyani Berimbas Negatif: Siapa pun, Jangan Sok Tahu atau 'Geer'

6 hari lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Tim Prabowo Sebut Teka-teki Pengganti Sri Mulyani Berimbas Negatif: Siapa pun, Jangan Sok Tahu atau 'Geer'

Tim Prabowo-Gibran meminta agar tak ada yang menyebarkan pernyataan spekulatif dan kontraproduktif mengenai penganti Sri Mulyani.