Partai Golkar Jawa Barat Redam Keinginan Musyawarah Nasional  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jejak Setya Novanto di Kasus E-KTP.

    Jejak Setya Novanto di Kasus E-KTP.

    TEMPO.CO, Bandung - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat Dedi Mulyadi meredam keinginan kader daerah untuk menggelar soal Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Isu ini muncul setelah penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, sebagai tersangka dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik.

    "Suara internal soal munas tidak bicarakan dulu karena (usulan) pergantian pimpinan akan memicu konflik," kata Dedi, yang juga Bupati Purwakarta itu, di Bandung, Sabtu, 22 Juli 2017.

    Baca: Kasus E-KTP, Partai Golkar Beri Bantuan Hukum kepada Markus Nari
     
    Dedi mengaku ada masalah di Partai Golkar setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia meminta semua anggota dan pimpinan partainya di daerah cooling down dengan tidak membicarakan aspek pergantian Ketua Umum Partai Golkar. "Konflik internal jauh lebih berat dibandingkan dengan keadaan sekarang," ujarnya.

    Baca: Partai Golkar Tolak Isu Sara di Pilpres 2019

    Penetapan Setya sebagai tersangka korupsi menimbulkan kontroversi internal partai. Saat Setya dicekal ke luar negeri sebelum penetapan tersangka, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sudah melontarkan usulan munas untuk memilih ketua umum. Alasannya, saat ini, kondisi partai kurang baik seiring dengan persoalan hukum yang membelit Ketua Umum Golkar Setya Novanto. 
     
    "Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan karena ketua umumnya sudah dicekal. Apabila ada perkembangan lain lagi, tentu partai harus mempunyai pemimpin yang baik," katanya di kantor Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 25 April 2017.
     
    Menurut Dedi Mulyadi, munas sangat berisiko menimbulkan perpecahan. "Di munas segala kemungkinan bisa terjadi karena tidak semua orang bisa menerima kekalahan," kata dia. Golkar sebelumnya pernah mengalami dualisme kepemimpinan.
     
    Akibatnya, kata Dedi, perpecahan menjadi dua kubu itu berdampak pada aspek yuridis partai. "Penyelamatan keutuhan partai lebih penting dari aspek lain. Pilkada sebentar lagi, Januari mulai pendaftaran," ujarnya.
     
    Dedi digadang-gadang sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Namun sejauh ini dia mengaku belum resmi sebagai calon dan belum mendapat rekomendasi dari Golkar. "Saya masih Bupati Purwakarta," katanya.
     
    ANWAR SISWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.