Menteri Nasir Beri 2 Opsi kepada Dosen PTN yang Terlibat HTI  

Reporter

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek), Muhammad Nasir. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Yogyakarta – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir akan mengusulkan pemberian dua opsi kepada dosen dan pegawai perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlibat gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, organisasi tersebut telah dibubarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dikeluarkan Presiden.
 
“Silakan keluar dari HTI dan tetap jadi PNS. Kalau tetap ingin di situ (HTI) harus keluar dari PNS,” kata M. Nasir setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara Kongres Pancasila IX di halaman Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu, 22 Juli 2017.

Baca: Sejumlah Dosen Disebut Simpatisan HTI, UGM: Tunggu Arahan Menteri  

Opsi tersebut penting, menurut Nasir, karena dosen dan pegawai tersebut adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian mereka yang terlibat organisasi yang telah dibubarkan harus dibina.
 
Sedangkan untuk menjamin dan memastikan dosen dan pegawai yang memilih opsi tetap menjadi PNS dengan meninggalkan HTI, Nasir menyerahkan kepada rektor, dekan, dan petinggi lainnya di kampus. “Mereka yang mengawasi. Aktivitasnya bagaimana,” kata Nasir.

Simak: ITB Larang Aktivitas Ormas di Kampus, Termasuk HTI
 
Dua opsi tersebut, Nasir melanjutkan, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Usulan dua opsi tersebut akan disampaikan Nasir pada 26 Juli 2017. “Saya akan mengumpulkan seluruh rektor di Indonesia. Insya Allah tanggal 26,” kata Nasir.   
 
Sedangkan terhadap dosen dan pegawai di perguruan tinggi swasta, menurut Nasir, juga akan diberikan opsi yang sama. Hanya saja perlu dibuatkan regulasi yang berbeda mengingat bukan merupakan pegawai negeri dengan melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). “Misalnya kalau tidak loyal terhadap negara harus bagaimana,” kata Nasir.

Lihat: Rektor UGM Panut Mulyono: Kampus Adalah Benteng Pancasila

Rektor UGM Panut Mulyono menyatakan hingga saat ini belum mempunyai data nama-nama dosen, pegawai maupun mahasiswa yang diindikasikan terlibat HTI. “Belum dapat list-nya,” kata Panut.
 
Panut belum memberikan sikap terhadap dosen, pegawai, dan mahasiswa yang terlibat HTI. Dia menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan Menristekdikti seusai pertemuan 26 Juli 2017. “Kami akan mengikuti aturan. Harus seperti apa,” kata Panut.

PITO AGUSTIN RUDIANA






Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024


Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

11 Juni 2022

Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

Kemunculan FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden dinilai untuk menjelekkan Anies Baswedan


Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

10 Juni 2022

Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

Relawan Anies Baswedan itu telah mengkaji kemunculan dua kelompok FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden yang belum terjawab hingga sekarang.


Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

10 Juni 2022

Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

Atribut mirip bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dipasang di acara Majelis Sang Presiden yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024


Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

10 Juni 2022

Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

Acara deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Majelis Sang Presiden sempat ricuh karena atribut mirip bendera HTI


Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

9 Juni 2022

Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan Anies harus memberi klarifikasi soal dua kelompok tersebut.


Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

9 Juni 2022

Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengaku tidak mengenal ketua panitia deklarasi dukung Anies Capres 2024 di Hotel Bidakara.


Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

9 Juni 2022

Ada Bendera HTI, Polisi Periksa LSM Damai Penyelenggara Deklarasi Anies

Polisi periksa sejumlah saksi terkiat penyelenggaraan deklarasi dukungan ke Anies di Hotel Bidakara. Ada bendera HTI terpasang.