Menteri Nasir Beri 2 Opsi kepada Dosen PTN yang Terlibat HTI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek), Muhammad Nasir. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek), Muhammad Nasir. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Yogyakarta – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir akan mengusulkan pemberian dua opsi kepada dosen dan pegawai perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlibat gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, organisasi tersebut telah dibubarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dikeluarkan Presiden.
     
    “Silakan keluar dari HTI dan tetap jadi PNS. Kalau tetap ingin di situ (HTI) harus keluar dari PNS,” kata M. Nasir setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara Kongres Pancasila IX di halaman Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu, 22 Juli 2017.

    Baca: Sejumlah Dosen Disebut Simpatisan HTI, UGM: Tunggu Arahan Menteri  

    Opsi tersebut penting, menurut Nasir, karena dosen dan pegawai tersebut adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian mereka yang terlibat organisasi yang telah dibubarkan harus dibina.
     
    Sedangkan untuk menjamin dan memastikan dosen dan pegawai yang memilih opsi tetap menjadi PNS dengan meninggalkan HTI, Nasir menyerahkan kepada rektor, dekan, dan petinggi lainnya di kampus. “Mereka yang mengawasi. Aktivitasnya bagaimana,” kata Nasir.

    Simak: ITB Larang Aktivitas Ormas di Kampus, Termasuk HTI
     
    Dua opsi tersebut, Nasir melanjutkan, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Usulan dua opsi tersebut akan disampaikan Nasir pada 26 Juli 2017. “Saya akan mengumpulkan seluruh rektor di Indonesia. Insya Allah tanggal 26,” kata Nasir.   
     
    Sedangkan terhadap dosen dan pegawai di perguruan tinggi swasta, menurut Nasir, juga akan diberikan opsi yang sama. Hanya saja perlu dibuatkan regulasi yang berbeda mengingat bukan merupakan pegawai negeri dengan melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). “Misalnya kalau tidak loyal terhadap negara harus bagaimana,” kata Nasir.

    Lihat: Rektor UGM Panut Mulyono: Kampus Adalah Benteng Pancasila

    Rektor UGM Panut Mulyono menyatakan hingga saat ini belum mempunyai data nama-nama dosen, pegawai maupun mahasiswa yang diindikasikan terlibat HTI. “Belum dapat list-nya,” kata Panut.
     
    Panut belum memberikan sikap terhadap dosen, pegawai, dan mahasiswa yang terlibat HTI. Dia menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan Menristekdikti seusai pertemuan 26 Juli 2017. “Kami akan mengikuti aturan. Harus seperti apa,” kata Panut.

    PITO AGUSTIN RUDIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.