Edaran Jilbab di Sekolah Negeri Yogya, Politikus PKS: Apa yang Salah?

Reporter

Surat. Istimewa

TEMPO.CO, YOGYA - Surat edaran penggunaan jilbab bagi siswa muslim di sekolah negeri yang diedarkan dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri 7 dan 11 Yogyakarta memantik perdebatan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Dwi Budi menyatakan dukungannya terhadap langkah sejumlah sekolah yang mengeluarkan surat edaran jilbab bagi siswa muslim di sekolah negeri.

Menurut Dwi yang juga anggota Komisi D, Komisi yang membidangi pendidikan DPRD Kota Yogya mengatakan edaran penggunaan jilbab untuk siswi muslim sudah sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Aturan itu, menyebut mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

 “Jadi apa yang salah dari surat edaran sekolah itu. Itu perintah agama. Jilbab sarana menutup aurat sebagai bentuk kewajiban seorang muslim,” kata Dwi Budi ketika dihubungi, Jumat, 21 Juli 2017.

Baca : Alasan SMP Negeri 11 Yogya Imbau Siswa Muslim Berjilbab

Dwi menyebut aturan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang mengakui agama. Ketika Tempo bertanya lalu apa bedanya SMPN dengan madrasah ketika membuat surat edaran yang isinya mengharuskan siswi muslim berjilab, Dwi menjawab surat edaran itu sesuai dengan pendidikan karakter.

Ia juga menjawab pertanyaan kenapa sekolah mengatur busana siswi muslim, tapi tidak mengeluarkan surat edaran seragam untuk yang non-muslim. Menurut Dwi, untuk penguatan karakter sekolah bisa membuat aturan seragam sesuai tata cara agama masing-masing.

BACA: Ketua DPRD Yogyakarta: Imbauan Siswi Berjilbab di Sekolah Negeri Tak Tepat

Sebelumnya, beredar surat pengumuman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 dan 7 di Yogyakarta tentang penggunaan jilbab untuk siswi muslim. Kedua kepala sekolah itu berdalih bahwa surat edaran itu hanya imbauan, bukan kewajiban.

Penggalan surat pengumuman tentang syarat daftar ulang bagi peserta didik yang diterima tahap II (reguler) poin 7 itu berbunyi untuk siswa yang beragama Islam khususnya siswa putri diminta berjilbab/tutup kepala warna putih, dan membawa mukena/rukuhuntuk pelaksanaan sholat jama'ah. Surat bertanda tangan Kepala Sekolah SMP Negeri 11, Sukirno itu diberi tanggal 13 Juli 2017.

BACA: Jilbab di Sekolah Negeri, Sultan: Sifatnya Himbauan, Bukan Wajib

Surat kewajiban berjilbab bagi siswi muslim juga muncul pada surat pengumuman SMP Negeri 7 Yogyakarta. Surat bertanda tangan Kepala SMP N 7, Sugiharjo itu tertanggal 13 Juli 2017. Poin 3 dalam surat itu berbunyi pakaian seragam yang dipakai mulai tanggal 20 Juli 2017 jika sudah memiliki adalah: A. Hari Senin. a.2. Bagi siswi putri busana muslimah: kerudung putih, rok putih panjang, baju putih lengan panjang. b. Hari Selasa sampai dengan Rabu. b.2. Bagi siswi putri busana muslimah: kerudung putih, rok biru panjang, baju putih lengan panjang.

SHINTA MAHARANI






Kronologi Kematian Mahsa Amini yang Memicu Gelombang Demonstrasi di Iran

4 hari lalu

Kronologi Kematian Mahsa Amini yang Memicu Gelombang Demonstrasi di Iran

Gelombang aksi protes yang berujung rusuh di Iran, 6 malam berturut-turut ini sebagai bentuk kemarahan atas kematian Mahsa Amini.


Wanita Iran Ramai-ramai Bakar Jilbab, Protes Aturan Wajib Hijab

6 hari lalu

Wanita Iran Ramai-ramai Bakar Jilbab, Protes Aturan Wajib Hijab

Wanita di beberapa kota Iran melepas dan membakar jilbab mereka untuk memprotes hukum wajib jilbab di negara mereka.


Hari Ini Hari Solidaritas Hijab Internasional: Dukungan Buat Hijaber Seluruh Dunia

23 hari lalu

Hari Ini Hari Solidaritas Hijab Internasional: Dukungan Buat Hijaber Seluruh Dunia

International Hijab Solidarity Day (IHSD) atau Hari Solidaritas Hijab Internasional diperingati pada 4 September setiap tahunnya. Ini kilas baliknya.


Time to Increase Fuel Prices

27 hari lalu

Time to Increase Fuel Prices

The government has thrown in the towel over fuel subsidies at a time of rising world oil prices.


Dinas Pendidikan DKI Tegaskan Tidak Ada Aturan yang Mewajibkan Siswi Pakai Jilbab

55 hari lalu

Dinas Pendidikan DKI Tegaskan Tidak Ada Aturan yang Mewajibkan Siswi Pakai Jilbab

Anggota DPRD DKI dari PDIP menemukan ada siswi SMP Negeri yang dipaksa gurunya untuk memakai jilbab.


Taliban Larang Atlet Binaraga Afghanistan Gunakan Pakaian Minim, Begini Batasannya

4 Juli 2022

Taliban Larang Atlet Binaraga Afghanistan Gunakan Pakaian Minim, Begini Batasannya

Taliban melarang atlet binaraga Afghanistan menggunakan pakaian terbuka, baik ketika latihan maupun saat berkompetisi. Bagaimana batasannya?


PPDB 2022, Sekda Depok: Tak Lulus Negeri, Ada Bantuan Masuk Swasta

3 Juli 2022

PPDB 2022, Sekda Depok: Tak Lulus Negeri, Ada Bantuan Masuk Swasta

PPDB 2022 yang masih berlangsung menimbulkan persaingan ketat demi bisa masuk sekolah negeri


Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),


PPDB Kota Tangerang, Daya Tampung SMP Negeri 10.800 Siswa

23 Juni 2022

PPDB Kota Tangerang, Daya Tampung SMP Negeri 10.800 Siswa

Siswa kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri pada PPDB Kota Tangerang dan masuk ke sekolah swasta akan diberikan BOP Rp 1 juta.


Syarat Penerimaan Polwan 2022, Termasuk bagi yang Gunakan Hijab

21 Juni 2022

Syarat Penerimaan Polwan 2022, Termasuk bagi yang Gunakan Hijab

Tertarik menjadi Polwan? Berikut adalah beberapa syarat untuk mendaftar sebagai calon Polwan 2022, termasuk bagi Anda yang menggunakan hijab.