Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Kalkulasi Politik PPP Dukung Jokowi di Pilpres 2019  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Jokowi menjamu Ketua PPP Muhammad Romahurmuziy di Istana Kepresidenan, Jakarta, 22 November 2016. TEMPO/Istman
Presiden Jokowi menjamu Ketua PPP Muhammad Romahurmuziy di Istana Kepresidenan, Jakarta, 22 November 2016. TEMPO/Istman
Iklan

TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat dukungan sejumlah partai politik dalam pemilu presiden 2019. Setelah Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sokongannya kepada Jokowi untuk pilpres 2019. Ketua Umum PPP Romahurmuziy mendeklarasikan dukungan itu di Mukernas PPP. 

"Saya sampaikan secara singkat, salah satu putusan Mukernas PPP, kami kembali mencalonkan Pak Jokowi untuk pemilu presiden 2019," kata Romahurmuziy ketika membacakan hasil Mukernas PPP di Ancol, Jakarta, Jumat, 21 Juli 2017.

Baca: Presiden Jokowi Akan Letakkan Batu Pertama Museum Muhammadiyah

Romahurmuziy menjelaskan, tidak sulit bagi kader-kadernya memutuskan mendukung Jokowi lagi dalam pilpres 2019. Selain hubungan yang baik selama ini, termasuk saat PPP menghadapi konflik kepengurusan, karena banyaknya kebijakan Jokowi yang sesuai dengan rekomendasi PPP.

Romahurmuziy menambahkan, keputusan untuk mendukung itu semakin kuat setelah melihat hasil sidang paripurna DPR terkait dengan RUU Pemilu. Sebagaimana telah diberitakan, paket RUU Pemilu yang diusulkan pemerintah, di mana salah satu ketentuannya presidential threshold 20 persen, telah diputuskan secara mufakat. "Apabila dihitung, persentase partai-partai yang kemarin mendukung 20 persen sudah mencapai 61,65 persen," ujarnya. 

Baca: Setya Novanto Tersangka, Golkar Tetap Usung Jokowi Pilpres 2019

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pilpres 2014, PPP sebenarnya tidak masuk jajaran partai pendukung Presiden Joko Widodo. Bersama Gerindra, PAN, PKS, dan Golkar, PPP yang dulu dipimpin Suryadharma Ali memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. 

Namun PPP mulai berganti kubu setelah Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka korupsi kuota haji. Penetapan Suryadharma membuat kepengurusan PPP terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Romahurmuziy, yang sebelumnya menjabat posisi sekretaris jenderal, dan Djan Faridz. 

Kubu Djan Faridz pada awalnya memilih menjadi oposisi dibanding Romahurmuziy yang memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi. Namun konflik kepengurusan selama setahun lebih akhirnya membuat Djan Faridz mengikuti jejak Romahurmuziy bergabung ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah. 

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jejak Politik Marissa Haque: Dari PDIP hingga PAN

34 hari lalu

Marissa Haque melaporkan bahwa ijasah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diduga palsu ke Polda Metro Jaya, Jakarta, pada 10 Februari 2009. Atut kemudian melapor balik Marissa Haque dengan tuduhan pencemaran nama baik, memfitnah, dan membuat pengaduan palsu mengenai dirinya. TEMPO/Wahyu Setiawan
Jejak Politik Marissa Haque: Dari PDIP hingga PAN

Marissa Haque mengawali karier politiknya sebagai anggota DPR RI pada 2004 dari PDIP.


PPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan

17 Juni 2024

Sandiaga Uno saat berkunjung ke Kampung Pondokleungir, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (29/12/2023) sore. ANTARA/HO-PPP
PPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan

Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno meminta maaf karena partai gagal ke Senayan.


PPP Gagal ke Senayan, Ada Rencana Rebranding Partai untuk Persiapan Pemilu 2029?

23 Mei 2024

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Gagal ke Senayan, Ada Rencana Rebranding Partai untuk Persiapan Pemilu 2029?

Kegagalan PPP pada pemilu 2024 menjadi evaluasi mereka untuk pemilihan umum berikutnya.


Fadhil Arief dan Al Haris Kompak Datangi DPP PPP untuk Pilkada 2024

22 Mei 2024

Fadhil Arief dan Al Haris Kompak Datangi DPP PPP untuk Pilkada 2024

Gubernur Jambi, Al Haris dan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, kompak mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024.


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

22 April 2024

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

21 April 2024

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?


PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

25 Maret 2024

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

22 Maret 2024

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

22 Maret 2024

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

22 Maret 2024

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.