Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Gagal ke Senayan, Ada Rencana Rebranding Partai untuk Persiapan Pemilu 2029?

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan alias PPP merespons  hasil Pemilu 2024, di mana mereka gagal mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI.

"Tentu hasil pemilu 2024 akan menjadi evaluasi bagi PPP ke depannya untuk bisa eksis di 2029," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat PPP, Achmad Baidowi, lewat pesan suara kepada Tempo, Kamis, 23 Mei 2024.

Ketika ditanya mengenai rebranding alias mengubah citra Partai Persatuan Pembangunan, dia tak menjawab secara gamblang. Menurut Awiek, sapaannya, hal tersebut akan dibahas oleh partai dalam mekanisme musyawarah kerja nasional atau mukernas. 

"Tentu semuanya akan dibahas dalam mekanisme partai langkah-langkah ke depannya," ucap Awiek.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di Senayan. Sebab, partai Ka'bah ini tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

PPP mendapatkan 5.878.777 suara pada pemilu 2024. Angka tersebut setara dengan 3,87 persen. Artinya, partai ini hanya kurang mendapatkan 0,13 persen suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PPP kemudian mengajukan permohonan sengketa pileg ke Mahkamah Konstitusi atau MK. PPP mendalilkan ada pengurangan suaranya dalam pemilu DPR RI di sejumlah provinsi.

Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Namun, majelis hakim konstitusi telah memutuskan gugatan PPP tidak dapat diterima pada sidang putusan dismissal yang digelar 21 sampai 22 Mei 2024 kemarin. 

Pilihan editor: DPR Bilang Fokus Revisi RUU Kabupaten/Kota untuk Penyesuaian Dasar Hukum

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peluang Sandiaga Uno Maju ke Pilgub Jatim 2024 Dianggap Tipis

17 jam lalu

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri senam massal dan bazar UMKM yang digelar PPP di Sleman Yogyakarta, Ahad, 12 November 2023. TEMPO/PRIBADI WICAKSONO
Peluang Sandiaga Uno Maju ke Pilgub Jatim 2024 Dianggap Tipis

Peluang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno diusung maju ke pemilihan gubernur Jawa Timur tipis


Sandiaga Uno Diusulkan Maju Pilgub Jawa Timur, NasDem: Menarik

1 hari lalu

Politikus PPP Sandiaga Uno saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) Jawa Tengah, Ahad, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sandiaga Uno Diusulkan Maju Pilgub Jawa Timur, NasDem: Menarik

Nama Sandiaga Uno didorong organ relawan untuk berkontestasi di Pilgub Jawa Timur 2024.


Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

3 hari lalu

Logo KPU
Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

Selain Hasyim Asya'ri, komisioner KPU lainnya juga dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik yang sama.


Elite PPP Tolak Figur Luar Partai Jadi Ketua Umum

3 hari lalu

Buntut Gagal Lolos ke Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Gelar Muktamar Tahun Ini
Elite PPP Tolak Figur Luar Partai Jadi Ketua Umum

Figur di internal dan eksternal PPP mengemuka jadi pengganti Mardiono di posisi ketua umum. Ada penolakan terhadap figur dari luar PPP.


Ketua Mahkamah PPP Sebut Percepatan Muktamar untuk Memilih Ketua Umum Definitif

4 hari lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ketua Mahkamah PPP Sebut Percepatan Muktamar untuk Memilih Ketua Umum Definitif

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono, mengatakan tidak akan mundur apabila peralihan kepemimpinan dilakukan tanpa mengikuti aturan.


MK Kabulkan Permohonan Irman Gusman, KPU Gelar PSU di Sumbar pada 13 Juli 2024

4 hari lalu

 Irman Gusman menyampaikan visi dan misi di depan Tokoh Masyarakat dan jurnalis di Padang pada Kamis 20 Juni 2024 menjelang pengelaran PSU DPD Sumbar. Irman Gusman mengelak saat diminta menyatakan diri sebagai Mantan Napi Korupsi kepada jurnalis. TEMPO/ Fachri Hamzah.
MK Kabulkan Permohonan Irman Gusman, KPU Gelar PSU di Sumbar pada 13 Juli 2024

PSU di Sumbar dilakukan hanya untuk satu surat suara, yakni Pemilu Legislatif DPD RI 2024.


Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

5 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

Peningkatan gugatan di MK menunjukkan kualitas pemilu semakin memburuk.


Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

5 hari lalu

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

ASN Teluk Wondama Papua Barat itu terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS Distrik Wasior pada Pemilu 2024.


Buntut Gagal Lolos ke Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Gelar Muktamar Tahun Ini

6 hari lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Buntut Gagal Lolos ke Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Gelar Muktamar Tahun Ini

Dewan Majelis PPP menyatakan muktamar adalah forum yang tepat untuk melakukan evaluasi.


Respons terhadap Tuntutan Kader agar Mardiono Mundur dari Ketua Umum PPP

7 hari lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons terhadap Tuntutan Kader agar Mardiono Mundur dari Ketua Umum PPP

Sandiaga Uno mengimbau kader PPP tetap mematuhi AD/ART partai.