Rokhmin Ditahan, Freddy Numberi Akan Diperiksa Lagi
Kamis, 30 November 2006 23:18 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak H Panggabean memastikan akan kembali memerika Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi. Hal itu terkait dengan pengumpulan dana taktis nonbujeter selama periode 18 April 2002 hingga 23 Maret 2005 yang totalnya mencapai Rp 31,7 miliar. Malam ini, Komisi telah menahan mantan Menteri Kelautan periode 2001-2004, Rokhmin Dahuri dalam kasus tersebut. Pengumpulan dana dilakukan dengan memotong 1 persen anggaran departemen dan dana dekonsentrasi dari 30 provinsi serta sumber lainnya, termasuk rekanan Departemen Kelautan. Dalam kasus ini, KPK telah menahan mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan Andin H Taryoto pada Senin lalu serta memeriksa pengusaha Tomy Winata dan David Tjioe pada Rabu kemarin. Tomy diduga turut mengalirkan dananya ke Departemen Kelautan. Namun, Tomy membantah hal itu. Menurut Tumpak, dari total dana yang dikumpulkan Departemen Kelautan, yang berhasil disita hanya sebesar Rp 1,1 miliar. Freddy membantah ikut mengumpulkan dana nonbujeter. Ia justru mengaku menghentikan pungutan tersebut. "Sewaktu saya jadi menteri, saya katakan tak boleh karena menyalahi aturan," katanya di kantor wakil presiden siang tadi. TITO SIANIPAR | SUTARTO Rokhmin Membantah | A2
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi
3 September 2023
Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi
KPU telah memublikasikan daftar nama calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang pernah menjadi narapidana termasuk napi korupsi. Siapa saja mereka?
Guru Besar IPB: Perikanan Budi Daya Harus Diutamakan
19 Juni 2015
Guru Besar IPB: Perikanan Budi Daya Harus Diutamakan
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan sudah saatnya sektor perikanan dan kelautan di Indonesia lebih mengutamakan perikanan.
Rokhmin Dituntut Enam Tahun Kurungan
27 Juni 2007
Rokhmin Dituntut Enam Tahun Kurungan
Bekas Menteri Kalautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta. "Berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi," kata Tumpak Simanjuntak, jaksa penuntut umum, Rabu, (27/6).
Sidang Rokhmin Dahuri Diwarnai Unjuk Rasa
28 Maret 2007
Sidang Rokhmin Dahuri Diwarnai Unjuk Rasa
Para mahasiswa dan nelayan memberikan dukungan moral kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri yang mulai diadili.
Sejumlah Anggota DPR Beri Jaminan untuk Rokhmin
8 Desember 2006
Sejumlah Anggota DPR Beri Jaminan untuk Rokhmin
Dukungan diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir yang disebarkan disela-sela rapat paripurna DPR, Jum'at.
Rokhmin Dahuri Ditahan
30 November 2006
Rokhmin Dahuri Ditahan
Kuasa hukum Rokhmin, Herman Kadir, menilai kasus ini sarat kepentingan politik. Herman mengakui adanya pengumpulan dana itu, tapi tidak untuk kepentingan pribadi Rokhmin.
Produksi Perikanan 2009 Ditargetkan 10 Juta Ton
16 September 2004
Produksi Perikanan 2009 Ditargetkan 10 Juta Ton
Departemen Kelautan dan Perikanan menargetkan pencapaian produksi perikanan pada tahun 2009 mencapai 10 juta ton.
Konsumsi Ikan Meningkat Dalam Tiga Tahun Terakhir
8 September 2004
Konsumsi Ikan Meningkat Dalam Tiga Tahun Terakhir
Dalam tiga tahun terakhir konsumsi ikan nasional meningkat 4,6 persen, kata Menteri Kelautan dan Perikanan.
Kerugian Akibat Pencurian Ikan US$ 1 Miliar
21 Agustus 2004
Kerugian Akibat Pencurian Ikan US$ 1 Miliar
Selama empat tahun kerugian negara akibat praktek pencurian ikan berkurang dari US$ 2,5-4 miliar menjadi US$ 1 miliar.
