TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI memberikan dukungan untuk upaya penangguhan penahanan bagi mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Rokhmin Dahuri. Dukungan diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir yang disebarkan disela-sela rapat paripurna DPR, Jum'at.Formulir dukungan itu antara lain terlihat di beberapa meja absensi anggota Dewan di dekat pintu masuk ruang sidang paripurna. Beberapa anggota Dewan terlihat membaca dan menandatangani formulir tersebut, mereka antara lain Ferry Mursyidan Baldan, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Drajat H Wibowo. Kepada wartawan Ferry mengatakan, dukungan itu sebagai bentuk kritikan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. "Supaya KPK bisa bersikap adil," kata mantan Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh itu. Pendapat berbeda justru datang dari Panda Nababan, anggota Komisi Hukum dari fraksi PDIP. Menurut dia, penangguhan penahanan adalah urusan keluarga dan pihak pengacara Rohmin. "Tidak etis anggota Dewan memberikan jaminan penagguhan penahanan terhadap seseorang yang sedang ditahan," kata Panda. ERWIN DARIYANTO
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi
3 September 2023
Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi
KPU telah memublikasikan daftar nama calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang pernah menjadi narapidana termasuk napi korupsi. Siapa saja mereka?
Guru Besar IPB: Perikanan Budi Daya Harus Diutamakan
19 Juni 2015
Guru Besar IPB: Perikanan Budi Daya Harus Diutamakan
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan sudah saatnya sektor perikanan dan kelautan di Indonesia lebih mengutamakan perikanan.
Rokhmin Dituntut Enam Tahun Kurungan
27 Juni 2007
Rokhmin Dituntut Enam Tahun Kurungan
Bekas Menteri Kalautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta. "Berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi," kata Tumpak Simanjuntak, jaksa penuntut umum, Rabu, (27/6).
Sidang Rokhmin Dahuri Diwarnai Unjuk Rasa
28 Maret 2007
Sidang Rokhmin Dahuri Diwarnai Unjuk Rasa
Para mahasiswa dan nelayan memberikan dukungan moral kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri yang mulai diadili.
Rokhmin Ditahan, Freddy Numberi Akan Diperiksa Lagi
30 November 2006
Rokhmin Ditahan, Freddy Numberi Akan Diperiksa Lagi
Freddy membantah ikut mengumpulkan dana nonbujeter. Ia justru mengaku menghentikan pungutan tersebut. "Sewaktu saya jadi menteri, saya katakan tak boleh karena menyalahi aturan," katanya di kantor wakil presiden siang tadi.
Rokhmin Dahuri Ditahan
30 November 2006
Rokhmin Dahuri Ditahan
Kuasa hukum Rokhmin, Herman Kadir, menilai kasus ini sarat kepentingan politik. Herman mengakui adanya pengumpulan dana itu, tapi tidak untuk kepentingan pribadi Rokhmin.
Produksi Perikanan 2009 Ditargetkan 10 Juta Ton
16 September 2004
Produksi Perikanan 2009 Ditargetkan 10 Juta Ton
Departemen Kelautan dan Perikanan menargetkan pencapaian produksi perikanan pada tahun 2009 mencapai 10 juta ton.
Konsumsi Ikan Meningkat Dalam Tiga Tahun Terakhir
8 September 2004
Konsumsi Ikan Meningkat Dalam Tiga Tahun Terakhir
Dalam tiga tahun terakhir konsumsi ikan nasional meningkat 4,6 persen, kata Menteri Kelautan dan Perikanan.
Kerugian Akibat Pencurian Ikan US$ 1 Miliar
21 Agustus 2004
Kerugian Akibat Pencurian Ikan US$ 1 Miliar
Selama empat tahun kerugian negara akibat praktek pencurian ikan berkurang dari US$ 2,5-4 miliar menjadi US$ 1 miliar.
