Komisi III ingin Mengakhiri Kesan Berseteru dengan Polri dan KPK

Reporter

Anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus bailout Bank Century Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -- Pimpinan Komisi Hukum (Komisi III) Dewan Perwakilan Rakyat  Bambang Soesatyo ingin menyudahi kesan ada perseteruan antara DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Bambang Soesatyo kesan perseteruan itu tidak ada gunanya dan bahkan dapat merugikan tiga lembaga itu. Dia juga mengatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua KPK, Kepala Polri, dan Wakil Kepala Polri pada Kamis, 22 Juni 2017.

Baca: Fahri Hamzah: Tidak Boleh Ada Lembaga yang Menentang Hak Angket

"Sebagai pimpinan Komisi III DPR RI, saya dan pimpinan komisi lainnya adalah orang yang paling bertanggung jawab jika hubungan DPR dengan Polri dan KPK sebagai mitra Komisi III terganggu. Apalagi sampai mempengaruhi tensi politik menjelang Hari Raya Idul Fitri," ucap politikus Partai Golkar itu melalui keterangan pers, Jumat, 23 Juni 2017.

Bambang mengapresiasi Kapolri yang telah menunjuk Wakapolri, Komisaris Jenderal Syafruddin untuk membangun komunikasi, baik dengan pimpinan KPK maupun dengan DPR, khususnya dengan Panitia Khusus Hak Angket.

Simak: DPR Ancam Boikot Anggaran KPK-Polri, Sri Mulyani: Tak Berdampak

"Mudah-mudahan dari komunikasi tersebut bisa ditemukan solusi hukum dan politik terbaik bagi semua pihak tanpa harus ada institusi yang merasa kehilangan muka," ujarnya. "Kami tidak ingin kegaduhan yang berkembang hari-hari ini antara DPR, KPK, dan Polri dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mencoba mengail di air keruh dan mengambil keuntungan"

Kesan perseteruan yang dia maksud di antaranya pembentukan panitia khusus hak angket yang ingin mengulik soal penyidikan kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang ditangani KPK. Rapat pansus belakangan ini berusaha meminta KPK menghadirkan Miryam S. Haryani, mantan anggota DPR yang saat ini menjadi tahanan KPK.

Lihat: YLBHI: Hak Angket Hanya Dalih DPR untuk Melucuti KPK

Namun, KPK menolak, begitu juga dengan Polri yang enggan menjemput paksa Miryam S. Haryani  untuk hadir dalam rapat pansus hak angket itu. Lantas, ada isu lagi yang menyatakan DPR ingin membekukan anggaran kedua lembaga penegak hukum itu jika Miryam tak kunjung dihadirkan.

REZKI ALVIONITASARI






Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

23 menit lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Bamsoet Buka Seminar dan Uji Kompetensi IMI Pusat

14 jam lalu

Bamsoet Buka Seminar dan Uji Kompetensi IMI Pusat

Ahli dari Federasi Balap Mobil Internasional dan Federasi Balap Motor Internasional menjadi narasumber.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

19 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

20 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

2 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.