TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Pansus Angket KPK sempat mengusulkan agar DPR membekukan anggaran kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak mau menghadirkan Miryam S. Haryani. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan usul tersebut baru berbentuk peringatan karena KPK tak memberi izin bekas anggota Komisi II DPR itu untuk memenuhi undangan Pansus.
Tak hanya KPK, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat mengisyaratkan hal yang sama, yakni tidak bersedia menjemput paksa Miryam. Padahal, menurut Fahri, pelaksanaan angket tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan angket merupakan metode investigasi tertinggi.
Baca: KPK Tak Hadirkan Miryam, Pansus Angket Akan Kirim Panggilan Kedua
"Karena itu, enggak boleh ada pejabat negara yang kelihatan resisten dengan angket, ingin menentang angket, dan sebagainya," kata Fahri di gedung DPR, Kamis, 22 Juni 2017.
Terkait dengan kabar yang menyebutkan usul tersebut mengundang keributan, Fahri membantahnya. Sebab, menurut dia, kepatuhan terhadap undang-undang berkaitan dengan kedisiplinan bernegara.
"Saya sendiri menyetujui DPR memberikan warning karena DPR punya hak-hak yang besar dan lembaga lain tidak boleh bermain-main dengan kewenangan DPR," ujarnya.
Simak: KPK Tolak Hadirkan Miryam di Pansus Angket DPR, PSHK: Itu Tepat
Fahri berharap kepolisian tetap membantu memanggil paksa Miryam jika politikus Partai Hanura itu tak datang hingga panggilan ketiga.
Sebelumnya, anggota Pansus dari Fraksi Golkar, M. Misbakhun, menilai KPK dan Polri tidak menghormati DPR karena tidak mengizinkan anggota DPR, Miryam S. Haryani, memenuhi undangan Pansus Angket KPK. Ia pun mengusulkan untuk membekukan anggaran KPK.
Usul itu telah dibicarakan dan 23 anggota menyetujuinya. Adapun anggota panitia angket ini berasal dari tujuh fraksi di DPR, yaitu Fraksi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Hanura.
INGE KLARA SAFITRI
