Korupsi, Eks Ketua KPUD Konawe Selatan Divonis 1 Tahun 4 Bulan

Reporter

TEMPO/ Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Kendari - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari menjatuhkan vonis selama 1,4 tahun penjara kepada bekas Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD ) Konawe Selatan Djabal Nur, 44, tahun, Selasa, 13 Juni 2017.

Majelis hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan  korupsi dana hibah penyelenggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2015. Korupsinya terbilang rapi dengan modus rental mobil fiktif .

Baca: Polres Konawe Selatan Terima Karangan Bunga Tolak Radikalisme

"Maka dengan ini kami putuskan terdakwa divonis 1 tahun 4 bulan penjara, subsider satu bulan penjara  dan denda Rp 50 juta," ujar ketua majelis hakim Irmawati Abiddin.

Menurut Irmawati terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Meski demikian putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun penjara.  Irmawati berujar terdakwa kooperatif selama proses persidangan.

"Karena yang bersangkutan kooperatif dan tidak pernah dihukum. Tidak pernah mempersulit jalannya sidang dan selama ini tidak pernah ada masalah," ungkapnya.

Lihat: Terjerat Sero Nelayan Konawe, Hiu Paus Berhasil Dilepas

Kuasa hukum terdakwa, Abdul Rahman, keberatan dengan putusan majelis hakim. "Intinya saya secara pribadi sebagai penasihat hukum terdakwa, saya tidak terima atas putusan  majelis hakim. Karena pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan," tuturnya.

Sebelumnya Djabal Nur bersama empat eks komisioner lainya ditahan setelah diketahui membuat laporan fiktif atas rental kendaraan operasional  penyelenggaraan pilkada Konawe Selatan 2015.

Simak: Jaksa Tahan 5 Bekas Komisioner KPUD Konawe

Sewa mobil untuk setiap komisioner senilai Rp 54 juta. Tetapi dalam pelaksanaanya lima  anggota KPUD Konawe Selatan itu  memiliki kontrak rental dan kendaraan operasional yang dimaksud tidak terlihat penggunaanya.

ROSNIAWANTY FIKRI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Sinergi PNM dan Pemkab Konawe Selatan Berdayakan Masyarakat

26 November 2021

Sinergi PNM dan Pemkab Konawe Selatan Berdayakan Masyarakat

Kerja sama dinyatakan denagn penekenan MoU yang bertujuan untuk mengembangkan UMK dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Keindahan Panorama Air Terjun Moramo: Bertingkat-tingkat, Bersih dan Asri

21 Februari 2021

Keindahan Panorama Air Terjun Moramo: Bertingkat-tingkat, Bersih dan Asri

Sepanjang jalan menuju lokasi air terjun, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam dan hutan yang sejuk dan asri.


Unjuk Rasa Tolak 500 TKA Cina di Konawe Selatan Hingga Malam Hari

23 Juni 2020

Unjuk Rasa Tolak 500 TKA Cina di Konawe Selatan Hingga Malam Hari

Unjuk rasa penolakan terhadap kedatangan 500 orang tenaga kerja asing asal Cina alias TKA Cina di Provinsi Sulawesi Tenggara berlanjut hingga malam.


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

3 Mei 2018

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.