Patrialis Akbar Didakwa Terima Suap USD 70 Ribu dan Janji Rp 2 M

Reporter

Patrialis Akbar keluar dari mobil tahanan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2017. Patrialis Akbar ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan KPK pada akhir Januari 2017. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar didakwa menerima suap sebesar USD 70 ribu dan Rp 4,043 juta dari pengusaha daging impor Basuki Hariman. Selain itu, Patrialis didakwa menerima janji uang sebesar Rp 2 miliar.

"Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya (Patrialis) untuk diadili," kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Lie Putra Setiawan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

Baca juga: Sidang Suap Hakim MK, Jaksa: untuk Golf dan Umrah Patrialis Akbar

Jaksa menyebut suap itu diberikan untuk mempengaruhi Patrialis agar mengabulkan gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemberian suap diserahkan secara bertahap melalui perantara Kamaludin, rekan Patrialis, dan Ng Fenny, bawahan Basuki.

Lie berujar Basuki dan Ng Fenny memiliki kepentingan dengan dikabulkannya uji materi perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 itu. Sebab dengan undang-undang peternakan, pemerintah menugaskan Bulog untuk mengimpor dan mengelola daging kerbau dan sapi dari India sehingga ketersediaan daging lebih banyak dibandingkan permintaan.

Lebih tingginya stok daging dibanding permintaan pasar berakibat harga daging sapi dan kerbau jadi lebih murah. Kondisi ini membuat permintaan terhadap daging sapi yang biasa diimpor Basuki dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat turun.

Akhirnya pada Agustus 2016, Basuki meminta tolong kepada Kamaludin untuk menghubungkan kepada Patrialis. Kamaludin lalu menyampaikan kepada terdakwa bahwa Basuki meminta bantuan agar permohonan uji materi undang-undang peternakan dikabulkan.

Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamaludin didakwa melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Patrialis Akbar menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan jaksa. Namun ia tak mengajukan eksepsi. "Saya mengerti, Yang Mulia," ucap dia. Meski tak mau mengajukan eksepsi, Patrialis memohon kepada hakim untuk memberikan tanggapan.

MAYA AYU PUSPITASARI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

10 September 2022

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

6 September 2022

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Mahkamah Agung Tolak PK Bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq

16 November 2021

Mahkamah Agung Tolak PK Bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq

Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Luthfi Hasan Ishaaq yang dijatuhi vonis 18 tahun penjara.


KPK Eksekusi Basuki Hariman ke Lapas Klas IA Tangerang

19 Juli 2021

KPK Eksekusi Basuki Hariman ke Lapas Klas IA Tangerang

KPK juga mengeksekusi Ng Fenny ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.


Selain Jaksa Pinangki, ini Koruptor yang Dapat Diskon Masa Hukuman

9 Juli 2021

Selain Jaksa Pinangki, ini Koruptor yang Dapat Diskon Masa Hukuman

Publik menyoroti pengurangan masa hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari, sebelumnya beberapa koruptor ini pun mendapat korting pula.


Kepolisian Tempatkan 3 Penyidik KPK ke Polda Metro dan Mabes Polri

2 Juni 2021

Kepolisian Tempatkan 3 Penyidik KPK ke Polda Metro dan Mabes Polri

Mabes Polri memutuskan menarik tiga perwira menengah (Pamen) mereka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Inilah Deretan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi yang Dikabulkan MA

8 Mei 2021

Inilah Deretan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi yang Dikabulkan MA

Tak hanya Peninjauan Kembali mantan Kakorlantas Djoko Susilo yang dikabulkan MA. Ada sejumlah terpidana korupsi lainnya yang PK-nya dikabulkan


Bos PPI Klarifikasi Soal Dugaan Korupsi Impor Daging

2 Juni 2020

Bos PPI Klarifikasi Soal Dugaan Korupsi Impor Daging

PT PPI menyatakan pihak yang terlibat dalam dugaan suap impor daging sapi sudah tidak menjabat lagi di perusahaan.