Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri, Mohamad Ma'ruf menegaskan, DPRD Lampung telah berdamai (ishlah) dengan Gubernur Lampung pada 17 November lalu. Ma'ruf melaporkan hal itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Ketua Umum Golongan Karya, Wakil Presiden Jusuf Kalla."Sudah terjadi ishlah antara DPRD dengan Gubernur Lampung," ucap Ma'ruf usai pertemuan itu, Jumat (24/11). Dengan begitu, ujar dia, Sjachroedin Z. Pagaralam tetap dipertahankan sampai akhir periode. "Kami berharap tidak terjadi apa apa dalam perjalanannya"Ma'ruf datang bersama Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi, Gubernur Lampung Sjahroeddin dan Wakil Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu, Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi, Wakil Ketua DPRD Nurhasanah, Junaidi Auli, Ismet Romas, Abdulah Fadri Auli, dan Asisten Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Irham Jafar.Lampung sempat mengalami krisis kepemimpinan dengan keluarnya Keppres No. 71/M tahun 2004 yang mengangkat Sjachroedin dan Syamsurya Ryacudu sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sementara Alzier Dianis Tabranie gagal dilantik menjadi Gubernur karena terkena kasus hukum.Sengketa makin berlanjut ketika Mahkamah Agung mengeluarkan surat bernomor KMA/043/II/2006 perihal mohon penjelasan putusan MARI Nomor 437 K/TUN/2004 itu, yang menyatakan, presiden dapat membatalkan dan mencabut Keppres No. 71/M tahun 2004. Dasar pencabutan Keppres tersebut adalah putusan MA No. 437 K/TUN/2004.Kisruh makin seru ketika DPRD Lampung pimpinan Indra Karyadi dari Partai Golkar enggan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006 untuk mendukung Alzier yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lampung.Sementara Sjachroedin dari PDI Perjuangan juga mendapat dukungan Wakil Ketua DPRD Nurhasanah dkk yang juga meminta pengesahan RAPBD 2006. Mendagri kemudian malah menetapkan APBD tahun 2005 digunakan untuk anggaran tahun 2006 karena pembahasan RAPBD 2006 Nurhasanah dkk tidak kuorum.Menurut Ma'ruf, semua pihak sudah saling memaafkan. Ia berharap, jajaran pemerintah daerah dan DPRD dan masyarakat Lampung dapat mengambil pelajaran dari sengketa ini. "Kepentingan pemerintah adalah bagaimana masyarakat Lampung tidak dirugikan dengan terhambatnya roda pemerintahan dan tidak optimalnya pelayanan publik."Di tempat sama, Sjahroeddin membenarkan hal itu. Bahkan, ujar dia, Lampung sudah melaksanakan sidang pleno dalam rangka pembahasan APBD 2007 pada 17 November lalu. "Kami masing-masing mengambil hikmah dari perselisihan selama ini," kata dia.Sementara itu, Indra Karyadi mengakui dirinya akhirnya bersedia menjalankan tugas dan fungsi legislasi karena perintah Ketua DPD Golkar Lampung Alzier Dianis Thabrani dan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. "Saya hanya menjalankan perintah atasan. Konflik Lampung sendiri sudah diambil DPP Golkar. Artinya masalah hukum dan politik diserahkan ke SBY-Kalla."Menurutnya, Alzhier tidak mempermasalahkan putusan MA dipakai atau tidak dalam ishlah sengketa ini. Golkar, ujar dia, bertekad menjalankan tugas dan fungsi kewenangan dewan sesuai ketentuan dewan yaitu pembahasan APBD 2007 yang sudah mulai tahap kebijakan umum APBD. "APBD yang lalu biarlah berlalu." Badriah
Iklan
