Dirjen HAM Kemenkumham Ingatkan Gubernur Lampung Kritikan Bima Dijamin Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, mengkritik langkah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang memilih jalur hukum dalam merespons sikap Bima Yudho Saputro di media sosial. Bima adalah pemuda asal Lampung yang dilaporkan ke Polda Lampung setelah mengkritik infrastruktur di daerahnya tersebut. 

Meski terkesan eksplosif, menurut Dhahana konten yang disebarkan Bima Yudho Saputro terkait kondisi infrastruktur di Lampung masih dapat dikategorikan sebagai bentuk kritik. Dhana menyebut kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang tidak hanya merupakan bagian penting di dalam sebuah pemerintah yang demokratis.

"Tetapi juga elemen kunci di dalam Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi kita,” kata Dhanana dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 April 2023.

Sebelumnya, Bima Yudho Saputro yang tinggal di Australia merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di akun media sosial TikTok miliknya @awbimaxreborn. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan. Mulai persoalan infrastruktur seperti jalan yang rusak hingga kecurangan dalam sistem pendidikan.

Seorang advokat bernama Gindha Ansori Wayka kemudian mengadukan Bima Yudho Saputro ke Polda Lampung terkait pelanggaran UU ITE. Pemuda asal Lampung Timur itu dituding menyebarkan berita bohong. Gindha kemudian dikaitakan dengan Arinal karena pernah menjadi kuasa hukum gubernur. Tapi di beberapa media nasional, Gindha membantah laporan ke polisi tersebut atas perintah gubernur

Lebih lanjut, Dhahana menukil Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Selain itu, kata Dhahana, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvenanhak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di dalam ICCPR, negara pihak didorong untuk menjamin kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat disebutkan di dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2). Pasal 19 ayat (1) berbunyi sebagaimana berikut “Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan / intervensi.”

Ada pun pasal 19 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

Pertimbangkan Lagi Langkah Hukum

Mengingat pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Dhahana lantas berharap Arinal dapat mempertimbangkan kembali langkah hukum terhadap Bima. Terlebih, kata dia, isu mengenai langkah hukum gubernur Lampung ini telah menyita besar perhatian publik. 

Bagi Dhahana, mengedepankan dialog dengan publik dalam menjelaskan tantangan maupun kendala kala mengimplementasikan program pemerintah merupakan langkah yang lebih positif dan konstruktif dan sejalan dengan semangat HAM. “Kebebasan berekspresi adalah syarat yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mana hal ini sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia,” kata dia.

Sementara itu, berbagai dukungan mengalir untuk Bima. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyatakan siap mendampingi Bima yang diadukan Gindha Ansori Wayka ke polisi. “LBH Bandarlampung menyatakan siap menjadi pendamping hukum untuk Bima,” ujar Direktur LBH Bandarlampung Sumaindra Jarwadi dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 16 April 2022.

Sumaindra menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bima Yudho merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Karena itu, dia menilai pengaduan terhadap Yudho sebagai bentuk pelanggaran atas hak tersebut. "Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md juga mengaku akan turun tangan. Mahfud menegaskan tidak akan tinggal diam melihat pemerintah, dalam hal ini Gubernur Lampung, mengintervensi rakyat. Dalam tayangan Youtube R66 Newlitics, Sabtu, 15 April 2023 Mahfud berujar akan melakukan pendalaman.

“Hari Senin saya akan melakukan pendalaman terkait ini, tentu saya tidak boleh diam aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu,” kata Mahfud saat diminta tanggapannya.

Pilihan Editor: Bantah OTT untuk Alihkan Isu Kebocoran Dokumen, KPK: Pernyataan Itu Dikeluarkan Orang yang Pro Koruptor